Ramallah, Wilayah Palestina (ANTARA News) - Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad secara resmi menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Mahmud Abbas pada Sabtu, kata seorang pejabat Palestina.

"Fayyad bertemu Abbas selama setengah jam di markas presiden di Ramallah di Tepi Barat dan secara resmi menyerahkan pengunduran tertulisnya," kata pejabat itu kepada AFP.

Abbas dan Fayyad telah berselisih karena kritik kebijakan ekonomi perdana menteri yang memuncak di dalam gerakan Fatah yang berkuasa, tetapi Washington telah melobi keras bagi ekonom berpendidikan AS itu untuk tetap di posnya.

Jumat, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menelepon Abbas untuk menekan dia menemukan kesamaan dengan perdana menteri, kata para pejabat Palestina.

Desas-desus bahwa Fayyad akan mengundurkan diri atau disuruh mundur oleh Abbas telah marak dalam beberapa pekan terakhir setelah perbedaan lama antara dua tokoh itu mengenai portofolio keuangan.

Menteri Keuangan Nabil Qassis mengumumkan pada 2 Maret bahwa ia mengundurkan diri. Fayyad menyetujui pengunduran diri itu namun Abbas, yang berada di luar negeri pada saat itu, menolaknya.

Fayyad memegang portofolio keuangan serta perdana menteri sebelum penunjukan Qassis pada Mei 2012.

Satu pertemuan yang direncanakan Kamis di mana seorang pejabat senior Fatah mengatakan bahwa Fayyad yang bermaksud untuk menyerahkan pengunduran dirinya ditunda setelah Washington bersikeras bahwa dia yang terbaik sebagai perdana menteri.

Pekan lalu, Dewan Revolusioner Fatah untuk pertama kalinya secara terbuka mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah Fayyad.

Otoritas Palestina dipimpin Abbas berada dalam krisis keuangan yang serius, sebagian sebagai akibat dana asing yang dijanjikan belum dicairkan, meskipun Kongres AS diam-diam tak memblokir 500 juta dolar AS dalam bantuan bulan lalu.

Masyarakat internasional memuji Fayyad dengan membangun kerangka kelembagaan untuk Otoritas Palestina di wilayah Tepi Barat yang berada di bawah kendalinya.

Pengunduran dirinya bisa menghambat pelaksanaan kesepakatan dengan Israel yang diumumkan Menlu Kerry pekan ini untuk "mempromosikan pembangunan ekonomi di Tepi Barat."
(H-AK)