Polres Malang perkuat peranan polisi RW cegah TPPO
20 Agustus 2023 12:50 WIB
Personel Polres Malang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Malang, Jawa Timur. ANTARA/HO-Humas Polres Malang.
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Malang memperkuat peranan polisi RW dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu mengatakan bahwa optimalisasi peranan polisi RW dan bhabinkamtibmas tersebut merupakan bentuk sinergi antara masyarakat dan pihak kepolisian.
"Dengan melibatkan polisi RW dan bhabinkamtibmas yang lebih mengenal dinamika lingkungan sekitar, kami dapat lebih efektif dalam mendeteksi potensi kasus TPPO sebelum makin meluas," kata Taufik.
Sebagai informasi, polisi RW merupakan program unggulan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk lebih mendekatkan pelayanan hingga tingkat rukun warga (RW). Program itu, bertujuan untuk memecahkan permasalahan warga secara bersama dengan prinsip community policing, restorative justice, dan accountability.
Taufik berharap keberadaan polisi RW dan bhabinkamtibmas di tengah masyarakat dapat memantau situasi secara lebih dekat dan mendeteksi tindakan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
Selain itu, kata dia, keterlibatan dan peran aktif masyarakat yang bersinergi dengan polisi RW dan bhabinkamtibmas tersebut dinilai merupakan langkah yang optimal dalam upaya pencegahan TPPO.
Langkah tersebut, lanjut dia, dengan meningkatkan edukasi dan penyuluhan masyarakat terkait dengan ciri-ciri umum dan taktik pelaku TPPO. Masyarakat diberikan pemahaman lebih baik tentang potensi bahaya serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.
"Dengan adanya kesadaran yang tinggi, kami berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati dan peka terhadap tindakan yang mencurigakan," katanya.
Ia mengharapkan pula masyarakat bisa berbagi infomasi dengan pihak kepolisian jika ada indikasi tindak pidana tersebut. Hal itu bertujuan agar penanganan kasus dugaan TPPO bisa dilakukan dengan cepat.
"Mari kita saling berbagi informasi, bekerja sama, dan melaporkan setiap indikasi tindakan TPPO kepada aparat kepolisian agar langkah penanganan dapat segera dilakukan," katanya.
Tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu perhatian utama pihak kepolisian, termasuk Presiden Joko Widodo. Pihak kepolisian dalam beberapa waktu terakhir juga telah membongkar sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
Baca juga: Baharkam cek pembentukan Polisi RW di Jateng
Baca juga: Kabaharkam Polri tinjau program Polisi RW di Surabaya
Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu mengatakan bahwa optimalisasi peranan polisi RW dan bhabinkamtibmas tersebut merupakan bentuk sinergi antara masyarakat dan pihak kepolisian.
"Dengan melibatkan polisi RW dan bhabinkamtibmas yang lebih mengenal dinamika lingkungan sekitar, kami dapat lebih efektif dalam mendeteksi potensi kasus TPPO sebelum makin meluas," kata Taufik.
Sebagai informasi, polisi RW merupakan program unggulan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk lebih mendekatkan pelayanan hingga tingkat rukun warga (RW). Program itu, bertujuan untuk memecahkan permasalahan warga secara bersama dengan prinsip community policing, restorative justice, dan accountability.
Taufik berharap keberadaan polisi RW dan bhabinkamtibmas di tengah masyarakat dapat memantau situasi secara lebih dekat dan mendeteksi tindakan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
Selain itu, kata dia, keterlibatan dan peran aktif masyarakat yang bersinergi dengan polisi RW dan bhabinkamtibmas tersebut dinilai merupakan langkah yang optimal dalam upaya pencegahan TPPO.
Langkah tersebut, lanjut dia, dengan meningkatkan edukasi dan penyuluhan masyarakat terkait dengan ciri-ciri umum dan taktik pelaku TPPO. Masyarakat diberikan pemahaman lebih baik tentang potensi bahaya serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.
"Dengan adanya kesadaran yang tinggi, kami berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati dan peka terhadap tindakan yang mencurigakan," katanya.
Ia mengharapkan pula masyarakat bisa berbagi infomasi dengan pihak kepolisian jika ada indikasi tindak pidana tersebut. Hal itu bertujuan agar penanganan kasus dugaan TPPO bisa dilakukan dengan cepat.
"Mari kita saling berbagi informasi, bekerja sama, dan melaporkan setiap indikasi tindakan TPPO kepada aparat kepolisian agar langkah penanganan dapat segera dilakukan," katanya.
Tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu perhatian utama pihak kepolisian, termasuk Presiden Joko Widodo. Pihak kepolisian dalam beberapa waktu terakhir juga telah membongkar sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
Baca juga: Baharkam cek pembentukan Polisi RW di Jateng
Baca juga: Kabaharkam Polri tinjau program Polisi RW di Surabaya
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
Tags: