Ambon (ANTARA) - Pemerintah daerah bersama masyarakat harus mempersiapkan diri menyambut rencana pengoperasian Blok Migas Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku yang dijadwalkan beroperasi antara tahun 2027 hingga 2009.

"Diharapkan sebelum berakhirnya pemerintahan ini, sudah ada kejelasan tentang Blok Masela dan perlu dikawal ke depannya termasuk peran dari pemerintah provinsi dan legislatif serta anggota DPD RI maupun DPR RI yang akan bertugas ke depannya," kata Deputi I Kantor Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta di Ambon, Jumat malam.

Menurut dia, Blok Masela akan menjadi berkat bagi Maluku karena kurang lebih dalam pembangunan konstruksi itu membutuhkan sekitar 30 ribu tenaga kerja.

Nantinya bila sudah beroperasi maka dibutuhkan antara 3.000 hingga 4.000 tenaga kerja yang sangat profesional dan supir bis di darat sehingga masyarakat Tanimbar maupun regional akan mendapatkan keuntungan besar.

"Kita berharap agar logistik tidak boleh keluar dari luar Maluku dan kalau tidak mempersiapkan diri sehingga datang dari daerah lain seperti NTT," ucapnya.

Dikatakan, pada 20 Juli 2023 kemarin ada perkembangan sangat positif dari Blok Masela dimana Pertamina dan Petronas mengambil alih saham Shell 35 persen, dimana Pertamina 20 persen dan Petronas 15 persen.

Setelah itu semakin kita optimis lagi pada saat itu adalah penandatanganan MoU antara Pertamina dengan INPEX untuk pipanisasi.

"Kalau itu terjadi maka kami sebagai anak Maluku optimis bahwa masalah saham Shell selama ini menjadi jalan keluar yang sangat serius dan berikutnya pasti terjadi perubahan POD dengan mempercepat pembangunan Blok Masela," jelas Febry.

Maka kedepannya Kantor Staf Presiden mendorong secara teknis tindaklanjut dari pelaksanaan Blok Masela itu sendiri.

Baca juga: Pengelolaan Blok Masela oleh PHE diyakini gerakkan ekonomi KTI

Baca juga: Pengamat: Saatnya percayakan pengelolaan blok migas pada anak bangsa