Sistem tarif bisa dijadikan instrumen kebijakan untuk hilirisasi
18 Agustus 2023 19:59 WIB
Ekonom senior dari Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan dalam sebuah diskusi daring bertajuk "Hilirisasi: Untungkan Siapa?" yang disiarkan di platform Zoom pada Jumat (18/8/2023). ANTARA/Farhan Arda Nugraha
Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior dari Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan penerapan sistem tarif dapat menjadi instrumen kebijakan lain dalam program hilirisasi komoditas di Indonesia.
Saat ini, kata Fadhil, pemerintah saat ini tengah berfokus dalam hilirisasi sumber daya alam tidak terbarukan dengan menerapkan dua instrumen kebijakan yaitu larangan ekspor bahan mentah dan pemberian insentif.
"Setidaknya dua kebijakan atau dua instrumen kebijakan yang digunakan di dalam melakukan hilirisasi, yang pertama adalah dengan melakukan larangan ekspor bahan baku pertambangan dan mineral itu sendiri," kata Fadhil dalam sebuah diskusi daring bertajuk "Hilirisasi: Untungkan Siapa?" yang disiarkan di platform Zoom pada Jumat.
"Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan insentif baik yang fiskal maupun non-fiskal yang cukup signifikan, sehingga investor baik di dalam maupun luar negeri tertarik untuk melakukan investasinya di sektor tersebut," katanya pula.
Fadhil menjelaskan bahwa terdapat instrumen kebijakan lain yang penerapannya dapat lebih transparan dan efektif untuk program hilirisasi yaitu penerapan sistem tarif ekspor yang berbeda bagi bahan baku mentah dan barang siap jadi.
"Sebenarnya kita memiliki instrumen yang lebih efektif bisa lebih transparan bisa lebih tepat, yaitu dengan apa yang disebut sebagai tarifikasi, dengan sistem tarif," ujarnya pula.
Lebih lanjut, dia menjelaskan dalam penerapan instrumen kebijakan sistem tarif, pemerintah dapat menetapkan tarif ekspor lebih rendah bagi produk hilirisasi dibandingkan komoditas bahan mentah.
"Misalnya kita menentukan bahwa tarif ekspor, apa pun namanya levy ataupun pungutan, terhadap produk-produk hilirisasi lebih rendah dibandingkan dengan produk hulunya," ujar Fadhil.
Di samping penerapan kebijakan yang efektif dan tepat, menurut Fadhil, program hilirisasi yang bertujuan untuk memajukan perekonomian negara perlu didukung oleh revitalisasi sektor industri guna mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.
"Revitalisasi industri ini harus dilakukan bersamaan dengan hilirisasi itu, misalnya ilustrasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tapi revitalisasi industri manufaktur ini harus kita jalankan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya pula.
Baca juga: Merebut kembali kemerdekaan lewat hilirisasi
Baca juga: Guru besar: Hilirisasi komoditas agromaritim beri manfaat lebih besar
Saat ini, kata Fadhil, pemerintah saat ini tengah berfokus dalam hilirisasi sumber daya alam tidak terbarukan dengan menerapkan dua instrumen kebijakan yaitu larangan ekspor bahan mentah dan pemberian insentif.
"Setidaknya dua kebijakan atau dua instrumen kebijakan yang digunakan di dalam melakukan hilirisasi, yang pertama adalah dengan melakukan larangan ekspor bahan baku pertambangan dan mineral itu sendiri," kata Fadhil dalam sebuah diskusi daring bertajuk "Hilirisasi: Untungkan Siapa?" yang disiarkan di platform Zoom pada Jumat.
"Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan insentif baik yang fiskal maupun non-fiskal yang cukup signifikan, sehingga investor baik di dalam maupun luar negeri tertarik untuk melakukan investasinya di sektor tersebut," katanya pula.
Fadhil menjelaskan bahwa terdapat instrumen kebijakan lain yang penerapannya dapat lebih transparan dan efektif untuk program hilirisasi yaitu penerapan sistem tarif ekspor yang berbeda bagi bahan baku mentah dan barang siap jadi.
"Sebenarnya kita memiliki instrumen yang lebih efektif bisa lebih transparan bisa lebih tepat, yaitu dengan apa yang disebut sebagai tarifikasi, dengan sistem tarif," ujarnya pula.
Lebih lanjut, dia menjelaskan dalam penerapan instrumen kebijakan sistem tarif, pemerintah dapat menetapkan tarif ekspor lebih rendah bagi produk hilirisasi dibandingkan komoditas bahan mentah.
"Misalnya kita menentukan bahwa tarif ekspor, apa pun namanya levy ataupun pungutan, terhadap produk-produk hilirisasi lebih rendah dibandingkan dengan produk hulunya," ujar Fadhil.
Di samping penerapan kebijakan yang efektif dan tepat, menurut Fadhil, program hilirisasi yang bertujuan untuk memajukan perekonomian negara perlu didukung oleh revitalisasi sektor industri guna mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.
"Revitalisasi industri ini harus dilakukan bersamaan dengan hilirisasi itu, misalnya ilustrasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tapi revitalisasi industri manufaktur ini harus kita jalankan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya pula.
Baca juga: Merebut kembali kemerdekaan lewat hilirisasi
Baca juga: Guru besar: Hilirisasi komoditas agromaritim beri manfaat lebih besar
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
Tags: