Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah daerah memacu pengembangan sektor non primer, untuk mengurangi ketergantungan pada tambang maupun crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit.

"Salah satunya melalui peningkatan kapasitas konektivitas dan penguatan industri pengolahan," kata Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo, di Palangka Raya, Kamis.

Hal itu sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian di Kalteng, sehingga tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor unggulan yang ada saat ini.

Hari Utomo menjelaskan, dalam mewujudkan hilirisasi yakni industri pengolahan, maka merupakan perencanaan yang sifatnya jangka panjang. Dalam hal ini pemda harus bisa melakukan pra kondisi serta menyiapkan berbagai sarana prasarana.

"Memerlukan prasarana maupun infrastruktur yang kemudian harus dibangun lebih awal. Dan berkaitan ini political will-nya ada untuk Kalteng," ujarnya.

Adapun laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulanan Kalteng pada kuartal kedua pada 2023 terus berada di bawah angka nasional dan regional Pulau Kalimantan.

Hal itu disebabkan beberapa hal, di antaranya tekanan faktor global berupa penurunan pada harga komoditas unggulan di Kalteng, di tengah kondisi konflik global seperti batu bara dan CPO.

"Juga transisi dampak kebijakan larangan ekspor barang tambang mentah, seperti bijih bauksit per Juni 2023," ujarnya pula.

Kemudian dalam pembentukan angka pertumbuhan ekonomi 2023, Kalteng mengalami high base effect yang lebih tinggi dibanding daerah lain, serta nilai pertumbuhan sektor aktivitas ekonomi lain tumbuh lebih lambat dari Regional Kalimantan dan nasional.

Dia memaparkan distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Kalimantan kuartal kedua 2023, yakni tertinggi Kalimantan Timur sebesar 47,14 persen, Kalimantan Selatan 16,15 persen, Kalimantan Barat 16,01 persen, Kalteng 12,04 persen, dan Kalimantan Utara 8,67 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi (yoy) yakni Kalimantan Timur 6,84 persen, Kalimantan Utara 5,01 persen, Kalimantan Selatan 4,96 persen, Kalimantan Barat 4,00 persen, dan Kalteng 2,96 persen.
Baca juga: Pemerintah berupaya minyak goreng tak tergantung harga CPO dunia