Jakarta (ANTARA) - Upaya mencapai kondisi perekonomian Indonesia yang maju tidak cukup hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tetapi realisasi pertumbuhan ekonomi juga harus berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi berkualitas merupakan pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja yang luas.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda menyebutkan pertumbuhan ekonomi, selain sebagai tolok ukur keberhasilan atau kemunduran perekonomian suatu negara, juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat.

Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang. Kegiatan ekonomi yang berkembang ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan semakin banyak dan pendapatan masyarakat pun kian meningkat.

Terkait kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024, Pemerintah menargetkan mencapai 5,2 persen dengan stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga.

“Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024 harus kita wujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek,” kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024 di Gedung MPR/DPR Jakarta, Rabu (16/8).

Proyeksi tersebut dijadikan sebagai asumsi dasar makro landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Dari segi inflasi, Pemerintah tetap mengoptimalkan peran APBN untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Inflasi diprediksi akan tetap terjaga pada kisaran 2,8 persen.

Penguatan struktur ekonomi juga didukung oleh Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Presiden menyampaikan sebagai dasar asumsi RAPBN 2024, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per dolar AS. Sementara itu, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 80 dolar AS per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas Bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Pertumbuhan yang konsisten

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023 sedangkan secara kuartalan (q-to-q), pertumbuhan ekonomi tercatat 3,86 persen q-to-q.

Pada kuartal II tahun ini, besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.226,7 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan mencapai Rp3.075,7 triliun.

“Pertumbuhan ekonomi secara tahunan konsisten berada pada level 5 persen selama 7 kuartal berturut-turut, menandakan pertumbuhan ekonomi kita semakin stabil,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud.

BPS mencatat industri pengolahan atau manufaktur menjadi sektor penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2023, yakni sebesar 0,98 persen.

“Pertumbuhan ekonomi year-on-year sebesar 5,17 persen, sebetulnya 0,98 persen dari 5,17 persen itu disumbangkan oleh manufaktur, yang kedua adalah perdagangan sebesar 0,68 persen, kemudian yang ketiga transportasi 0,63 persen, kemudian infokom 0,51 persen, dan yang lainnya 2,37 persen.

Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan.

Secara pertumbuhan PDB per sektor, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2023.

PDB sektor industri pengolahan atau manufaktur tumbuh sebesar 4,88 persen (yoy), dengan ditopang oleh industri makanan minuman yang juga tumbuh sebesar 4,62 persen .
Selain itu, PDB manufaktur juga didorong oleh peningkatan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan crude palm kernel oil (CPKO) serta peningkatan konsumsi makanan dan minuman saat periode Idul Fitri dan Idul Adha.

Pendorong pertumbuhan ekonomi lainnya yaitu PDB sektor perdagangan yang tercatat tumbuh 5,25 persen dengan ditopang peningkatan aktivitas produksi.

Dari segi perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tumbuh 4,97 persen didorong oleh peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, dan mobilitas masyarakat.

Selain itu, perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya tumbuh sebesar 6,56 persen dengan didorong oleh peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor.

Sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi lainnya yaitu transportasi dan pergudangan yang tumbuh solid 15,28 persen seiring peningkatan mobilitas masyarakat.

Juga didukung oleh angkutan udara yang tumbuh 32,88 persen seiring peningkatan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Angkutan laut yang tumbuh 18,26 persen didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang, serta angkutan rel yang tumbuh 19,40 persen sejalan dengan peningkatan mobilitas setelah penghapusan PPKM pada akhir 2022 dan momen liburan.

BPS juga melaporkan per Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah 0,388.

Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381, dan meningkat 0,004 poin dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384.

Gini Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran secara menyeluruh di suatu wilayah. Angka Gini Ratio berkisar 0-1, di mana 0 menunjukkan adanya pemerataan sempurna, sedangkan 1 artinya terjadi ketimpangan sempurna.

Kategori ketimpangan rendah terjadi jika Gini Ratio berada di antara 0-0,3, moderat jika berada di atas 0,3 hingga 0,5, dan tinggi jika berada di atas 0,5.

Terkait kemiskinan , BPS mencatat pada Maret 2023, persentase penduduk miskin sebesar 9,36 persen. Angka itu turun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.

Terkait ketenagakerjaan, BPS mencatat jumlah angkatan kerja berdasar Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 sebanyak 146,62 juta orang, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022.

Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,02 juta orang dibanding Februari 2022. Lapangan kerja yang mengalami peningkatan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum serta aktivitas jasa lainnya masing-masing sebesar 0,51 juta orang.

Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 sebesar 5,45 persen atau turun sebesar 0,38 persen dibandingkan dengan Februari 2022.

Capaian angka Gini Ratio, penurunan angka kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja atau pengurangan angka pengangguran harus terus dijaga, agar pertumbuhan ekonomi ke depan makin berkualitas.