Ketua DPR beberkan sederet tantangan yang dihadapi bangsa ke depan
16 Agustus 2023 16:46 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua DPR Puan Maharani seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. n (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan sejumlah tantangan eksternal maupun internal ke depannya yang membuat tugas dalam membangun bangsa dan negara Indonesia tidaklah mudah ke depannya.
“Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan tidaklah mudah, sederet tantangan harus kita hadapi,” kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Puan menyebut tantangan yang datang situasi eksternal, di antaranya menyangkut geopolitik, geo-ekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, globalisasi nilai budaya dan lainnya.
Sementara itu, lanjut dia, tantangan yang datang dari situasi internal dalam negeri, antara lain terkait permasalahan sumber daya manusia (SDM), middle-income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, dan hilirisasi industri.
Kemudian, pengelolaan sumber daya alam kerentanan pangan, energi, kemiskinan ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan.
“Serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa,” ucapnya.
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Puan pun mengingatkan diperlukannya Politik Pembangunan Nasional yakni kegiatan politik berencana, kegiatan ekonomi berencana, kegiatan sosial berencana, kegiatan kebudayaan berencana, kegiatan karakter bangsa berencana, kegiatan pembangunan daerah berencana, dan semua kegiatan berencana strategis lainnya.
“Keseluruhan rencana kerja itu harus dapat kita tuangkan dalam desain politik pembangunan yang cakrawala-nya menjangkau masa depan, serta menjawab berbagai permasalahan bangsa dan negara,” tuturnya.
Terkait desain politik pembangunan, dia mengajak semua pihak untuk dapat memahami serta mampu melihat perkembangan dan kecenderungan 25 hingga 30 tahun mendatang, baik dari isu demografi, geopolitik, geo-ekonomi, energi, sumber daya alam, teknologi dan lain sebagainya.
Menurut dia, pembentukan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dapat menjadi momentum di dalam memperkuat Politik Pembangunan Semesta Indonesia yang terencana, terpimpin, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
“Bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendaknya zaman,” ucapnya.
Puan juga mengatakan masih ada tantangan yang harus dihadapi pasca pandemi COVID-19, yakni terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, di mana para pemangku kebijakan dituntut untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara secara efektif dalam melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan rakyat, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Di sisi lain, dia menyinggung soal kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 sebagai buah keberhasilan gotong royong seluruh elemen bangsa, mulai dari Presiden dan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, tenaga kesehatan, TNI/Polri, BUMN, swasta, organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan seluruh anak bangsa.
"Pada tanggal 21 Juni silam, Pemerintah Indonesia secara resmi telah mencabut status pandemi COVID-19 dan beralih menjadi endemi. Kita patut bersyukur, sejak awal Maret 2020 kita menghadapi ancaman terburuk pandemi dan kini kita telah berhasil melaluinya," tuturnya.
Dia pun mengapresiasi penanganan yang dilakukan Pemerintah hingga membuat Indonesia mendapat pengakuan dunia atas penanggulangan pandemi COVID-19. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan semangat gotong royong sebagai modal kekuatan, bangsa Indonesia dapat menghadapi dan mengatasi persoalan dan ancaman sebesar apapun.
“Inilah, kekuatan bangsa dan nasional kita, yaitu gotong royong, jiwa bangsa Indonesia,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu,” kata dia.
“Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan tidaklah mudah, sederet tantangan harus kita hadapi,” kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Puan menyebut tantangan yang datang situasi eksternal, di antaranya menyangkut geopolitik, geo-ekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, globalisasi nilai budaya dan lainnya.
Sementara itu, lanjut dia, tantangan yang datang dari situasi internal dalam negeri, antara lain terkait permasalahan sumber daya manusia (SDM), middle-income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, dan hilirisasi industri.
Kemudian, pengelolaan sumber daya alam kerentanan pangan, energi, kemiskinan ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan.
“Serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa,” ucapnya.
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Puan pun mengingatkan diperlukannya Politik Pembangunan Nasional yakni kegiatan politik berencana, kegiatan ekonomi berencana, kegiatan sosial berencana, kegiatan kebudayaan berencana, kegiatan karakter bangsa berencana, kegiatan pembangunan daerah berencana, dan semua kegiatan berencana strategis lainnya.
“Keseluruhan rencana kerja itu harus dapat kita tuangkan dalam desain politik pembangunan yang cakrawala-nya menjangkau masa depan, serta menjawab berbagai permasalahan bangsa dan negara,” tuturnya.
Terkait desain politik pembangunan, dia mengajak semua pihak untuk dapat memahami serta mampu melihat perkembangan dan kecenderungan 25 hingga 30 tahun mendatang, baik dari isu demografi, geopolitik, geo-ekonomi, energi, sumber daya alam, teknologi dan lain sebagainya.
Menurut dia, pembentukan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dapat menjadi momentum di dalam memperkuat Politik Pembangunan Semesta Indonesia yang terencana, terpimpin, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
“Bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendaknya zaman,” ucapnya.
Puan juga mengatakan masih ada tantangan yang harus dihadapi pasca pandemi COVID-19, yakni terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, di mana para pemangku kebijakan dituntut untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara secara efektif dalam melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan rakyat, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Di sisi lain, dia menyinggung soal kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 sebagai buah keberhasilan gotong royong seluruh elemen bangsa, mulai dari Presiden dan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, tenaga kesehatan, TNI/Polri, BUMN, swasta, organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan seluruh anak bangsa.
"Pada tanggal 21 Juni silam, Pemerintah Indonesia secara resmi telah mencabut status pandemi COVID-19 dan beralih menjadi endemi. Kita patut bersyukur, sejak awal Maret 2020 kita menghadapi ancaman terburuk pandemi dan kini kita telah berhasil melaluinya," tuturnya.
Dia pun mengapresiasi penanganan yang dilakukan Pemerintah hingga membuat Indonesia mendapat pengakuan dunia atas penanggulangan pandemi COVID-19. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan semangat gotong royong sebagai modal kekuatan, bangsa Indonesia dapat menghadapi dan mengatasi persoalan dan ancaman sebesar apapun.
“Inilah, kekuatan bangsa dan nasional kita, yaitu gotong royong, jiwa bangsa Indonesia,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu,” kata dia.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
Tags: