Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam mengentaskan kemiskinan, yakni dengan menempuh jalan melalui pemberian bermacam bantuan sebagai bantalan sosial lewat puluhan program kementerian dan badan negara.

“Kami tentu memberi apresiasi atas upaya pemerintah pusat,” kata dia saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa 136 anggota DPD RI masa bakti 2019–2024 dari 34 provinsi telah mengunjungi hampir seluruh kabupaten/kota di provinsinya masing-masing. Kunjungan tersebut adalah untuk melihat, merasakan, dan mendengar langsung suara masyarakat.

“Sementara saya sendiri, selaku Ketua DPD RI, juga telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 300 kabupaten/kota di Indonesia,” ucap LaNyalla.

Dari hasil kunjungan tersebut, LaNyalla mengakui bahwa pihaknya melihat dan merasakan langsung pembangunan yang telah diupayakan pemerintah pusat, khususnya pembangunan infrastruktur untuk menjawab kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.

Kendati begitu, DPD RI masih menemukan persoalan fundamental di masyarakat yang bermuara kepada dua persoalan mendasar, yaitu ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, LaNyalla mengatakan program-program yang telah diupayakan oleh pemerintah pusat hanya mengobati gejala dari pokok permasalahan terkait kemiskinan tersebut.

“Karena persoalan yang sesungguhnya dan paling mendasar adalah kita sebagai bangsa telah kehilangan saluran dan sarana untuk membangun cita-cita bersama kita sebagai sebuah bangsa,” ucapnya.

Cita-cita bersama tersebut adalah melahirkan tekad bersama seperti yang pernah dirasakan Indonesia dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Menurutnya, tekad bersama hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberi ruang kedaulatan kepada rakyat.

Ia pun mengatakan, sejatinya para pendiri bangsa telah merumuskan asas dan sistem bernegara yang dilandasi oleh Pancasila, sebuah nilai yang digali dari bumi Nusantara dan sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Asas dan sistem bernegara yang dirancang oleh pendiri bangsa telah jelas dan terang benderang berdasarkan Pancasila, yakni berdasarkan spirit ketuhanan, memanusiakan manusia, merajut persatuan, mengutamakan musyawarah perwakilan, dan berorientasi keadilan sosial.

“Inilah sistem yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, bangsa yang lahir dari sejarah panjang bumi Nusantara ini,” kata LaNyalla.

Oleh karena itu, DPD RI menyambut baik kehendak MPR RI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara. Menurutnya, diperlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan.

Baca juga: Ketua DPD: Hentikan kontestasi politik semata ingin meraih kekuasaan

Baca juga: DPD RI tawarkan lima hal pokok untuk penyempurnaan sistem bernegara