Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan kepercayaan internasional (international trust) agar suaranya lebih didengar di panggung dunia dan mempermudah proses negosiasi dengan negara lain.

Kepercayaan internasional itu, menurut Jokowi, diperoleh Indonesia setelah sukses menjalankan peran sebagai Presiden G20 tahun lalu, sebagai Ketua ASEAN yang tahun ini sedang berjalan, serta konsistensi dalam menerapkan HAM, prinsip kemanusiaan, dan kesetaraan.

“Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati,” kata Presiden Jokowi ketika berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Keberhasilan dalam menghadapi krisis selama tiga tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, kata dia, juga telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali ke peta percaturan dunia, yang kondisinya sedang bergolak akibat perang dan perbedaan.

Oleh karena itu, Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dimiliki serta harmoni keberagaman dan prinsip demokrasi, diharapkannya mampu menghadirkan ruang dialog dan menjadi titik temu untuk menjembatani segala perbedaan yang ada.

Jokowi juga merujuk pada laporan lembaga think thank Australia, Lowy Institute, yang menyebut Indonesia sebagai kekuatan menengah di Asia dengan pengaruh diplomasi yang terus meningkat tajam.

Masih menurut laporan tersebut, Indonesia termasuk satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power atau keunggulan kelas dunia di semua bidang.

“Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya,” tutur Presiden Jokowi.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kepercayaan internasional telah dengan susah payah dibangun Indonesia melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap, bukan sekadar retorika semata.

Sidang Tahunan MPR 2023 dihadiri oleh sekitar 1.549 undangan yang terdiri dari antara lain para menteri, pimpinan partai-partai politik, raja-raja Nusantara, serta para duta besar negara sahabat.