Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menambah lagi jumlah desa inklusi keuangan sebanyak tiga desa di daerah ini untuk meningkatkan perekonomian desa setempat.

"Dengan potensi yang dimiliki oleh Lampung tentu perlu didorong adanya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan penguatan ekonomi dari desa agar seimbang dengan wilayah perkotaan," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Kusnardi berdasarkan keterangan yang diterima di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian desa, maka diperlukan ekosistem keuangan inklusi di wilayah pedesaan.

"Untuk mendukung desa inklusi, maka ada penambahan tiga desa inklusi, yakni Desa Bumi Daya, Desa Seloretno, dan Desa Wisata Kelawi, jadi total ada 16 desa inklusi keuangan yang ada di empat kabupaten di Lampung," katanya pula.

Dia menjelaskan desa inklusi tersebut telah melayani transaksi keuangan di bidang perbankan melalui agen laku pandai, dan juga transaksi di pasar modal melalui gerai investasi desa ataupun komunitas investor desa.

"Di tiga desa inklusi keuangan ini, akan ada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 78 debitur dengan total penyaluran Rp4,56 miliar, lalu ada penambahan 6 agen laku pandai, penyerahan 2.300 lembar saham, serta pembukaan galeri investasi desa," ujarnya lagi.

Selanjutnya akan ada pula pembuatan komitmen pencanangan literasi dan inklusi pasar modal kepada 1.000 perangkat desa dan masyarakat, serta adanya pembuatan bank sampah yang terintegrasi dengan layanan keuangan.

"Diharapkan dapat terus dikembangkan program ini di desa-desa lainnya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sebab di sini (Provinsi Lampung) sudah tidak ada lagi desa tertinggal, melainkan sudah berkembang, maju dan mandiri," ujar dia.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Bambang Hermanto menyatakan dalam empat tahun terakhir penyaluran KUR terus mengalami peningkatan.

Dia menyebutkan, penyaluran KUR itu pada 2020 sebanyak Rp5,33 triliun, 2021 ada Rp7,11 triliun, 2022 berjumlah Rp10,9 triliun, dan tahun 2023 targetnya sudah meningkat menjadi Rp12,48 triliun diharapkan bisa melebihi target yang direncanakan," kata Bambang Hermanto.

Pihaknya juga terus mengembangkan program untuk mengurangi kesenjangan akses keuangan, dengan mendorong literasi inklusi keuangan masyarakat desa.

"Ini bisa mengurangi praktik investasi ilegal dan pembiayaan rentenir yang banyak di daerah, sebab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan biaya rendah sudah tersedia di desa," ujar dia lagi.
Baca juga: OJK: Peningkatan inklusi keuangan kerek perekonomian desa
Baca juga: Kemenko Ekonomi: Platform digital tingkatkan inklusi keuangan desa