Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah masih membahas kompensasi yang akan diberikan pihaknya terkait dengan rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak.

"Kompensasi untuk orang miskin, pemerintah tentu mengalokasikan sebagai bagian daripada sosial proteksi, perlindungan sosial, sosial safety. Saya percaya DPR pun memahami karena (dapat, red.) menambah yang miskin makin miskin atau menambah kemiskinan baru," kata Menko Kesra Agung Laksono usai mendampingi Presiden Yudhoyono dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPD RI di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

Agung mengatakan, saat ini, bentuk kompensasi itu tengah dibahas.

"Namanya kan tidak harus BLT. Sudah tentu ada, tetapi berapa besarnya tergantung nanti besaran BBM-nya," kata Agung.

Agung belum bisa memastikan apakah kompensasi juga diberikan pada bentuk lain, seperti Jamkesmas, beasiswa warga miskin, atau raskin, karena memang tengah dibahas.

"Kalau kenaikan harga BBM pasti ada inflasi. Inflasi kan menambah beban rakyat miskin harus ada kompensasinya dong. Kalau gak ada, wah, keteralaluan. Kalau tidak setuju bantuan, saya kira kejam sekali itu," paparnya.