Beijing (ANTARA) - Pemerintah China, Senin (14/8), merilis rencana aksi tiga tahun untuk memperkuat sistem perdagangan tingkat wilayah di negara itu, dalam upaya mendorong pembangunan terpadu di kawasan perkotaan dan pedesaan serta meremajakan daerah-daerah pedesaan.

Rencana tersebut mencakup pembentukan 500 wilayah "pelopor" hingga tahun 2025, yang akan memiliki pusat distribusi logistik tingkat wilayah, toko serba ada untuk warga pedesaan, pusat perdagangan pedesaan-seperti pasar swalayan skala besar dan menengah-serta pasar hasil pertanian.

Rencana itu berupaya untuk terus membuka jalur sirkulasi dua arah bagi produk-produk industri yang dikirim ke pedesaan dan produk pertanian yang didistribusikan ke kota-kota guna menambah pendapatan pertanian dan meningkatkan tren konsumsi petani serta membantu memenuhi kebutuhan hidup dan produksi warga pedesaan.

Rencana tersebut diluncurkan sehubungan dengan upaya China untuk mempercepat penanganan fasilitas komersial yang tertinggal di daerah-daerah pedesaan, menyempurnakan sistem distribusi logistik wilayah kota dan desa, memandu perusahaan-perusahaan perdagangan dan logistik untuk bertransformasi dan melakukan peningkatan, serta mendorong pengembangan perdagangan berkualitas tinggi di berbagai wilayah.

Lebih dari 20 tugas spesifik di tujuh bidang telah diidentifikasi dalam penerapan rencana aksi tersebut.

Tugas-tugas itu meliputi perluasan layanan di pusat perbelanjaan dan pasar terbaik untuk kota dan desa, renovasi pusat perbelanjaan dan pasar, pembangunan baru atau penyempurnaan pusat distribusi logistik, pengembangan merek e-commerce hasil pertanian lokal, serta peningkatan dalam hal kapasitas logistik rantai dingin untuk hasil pertanian.

Rencana aksi tersebut diluncurkan oleh beberapa kementerian di China, termasuk kementerian perdagangan, perencanaan ekonomi, keuangan, sumber daya alam, pertanian dan urusan pedesaan, budaya dan pariwisata, serta layanan pos.

Mulai tahun 2023, daftar wilayah pelopor akan diidentifikasi dalam basis tahunan berdasarkan rekomendasi dari otoritas tingkat provinsi.