Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Yusharto Huntoyungo mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mewujudkan ekosistem inovasi berkualitas.

Oleh sebab itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, meminta Pemprov Kalteng agar memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak.

Yusharto menyampaikan pesan tersebut dalam Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalteng 2023 di Aula Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kalteng, Senin,

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa setiap tahun pihaknya menilai kualitas sistem inovasi suatu daerah melalui sistem Indeks Inovasi Daerah (IID). Sistem tersebut, kata dia, mengukur inovasi secara menyeluruh.

Baca juga: BSKDN Kemendagri ingatkan Pemda laporkan data inovasi daerah

Baca juga: BSKDN-Unila kerja sama tingkatkan kolaborasi riset dan publikasi

Menurutnya, untuk memiliki sistem inovasi yang berkualitas, daerah tidak bisa lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak. Dia mengatakan tidak mungkin ada lembaga atau entitas mana pun yang bisa melakukan inovasi tanpa melakukan kolaborasi.

"Untuk itu sangat diharapkan berbagai pemangku kepentingan ini akan berkontribusi dalam penyelenggaraan inovasi di daerahnya masing-masing karena kita akan membutuhkan berbagai keahlian mengembangkan inovasi," tutur dia.

Berdasarkan data per 27 Juli 2023, Yusharto mengungkapkan sebanyak 27.111 inovasi daerah sudah berhasil dihimpun. Jumlah itu meliputi 24.699 inovasi penerapan, 1.039 inovasi uji coba, dan 1.373 inovasi inisiatif yang dilaporkan oleh 521 Pemda.

"Dalam hal ini, inisiator inovasi dapat beragam bisa kepala daerah, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Aparatur Sipil Negara (ASN), juga masyarakat secara luas yang perlu terus didukung kiprahnya agar terus meningkatkan inovasi," tambahnya.

Yusharto mengingatkan Pemda Kalteng agar terus melibatkan inovasi dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Dia menambahkan, pemanfaatan hasil riset sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan juga perlu terus dilakukan. Dengan demikian, kata Kepala BSKDN kebijakan yang diputuskan dapat lebih efektif dan sesuai fakta di lapangan.

"Harapannya, setiap inovasi yang dimiliki daerah itu harus punya relasi yang positif dengan Indeks Pembangunan Manusia, penyediaan tenaga kerja, dan inflasi daerah. Dengan demikian, inovasi dapat berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih konkret," imbuhnya.