Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menggerakkan ekonomi setempat. "Seperti Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian dalam kegiatan di masyarakat mendapat dukungan dari tiga BUMD yaitu Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya,” kata Ismail di Jakarta, Senin, dalam diskusi Balkoters Talks bertajuk "Peran BUMD Dalam Mendongkrak Ekonomi Jakarta".

Ismail menuturkan Pemerintah Provinsi DKI memiliki dua sayap dalam melayani warganya yakni melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD DKI Jakarta yang bergerak secara korporasi.

Tercatat ada 23 perseroan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta bergerak di bidang pangan, transportasi, infrastruktur, properti, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya yang apabila saling berkolaborasi bisa memberikan pelayan maksimal.

Terlebih, lanjut dia, ada delapan dampak positif dari sinergi BUMD bagi perekonomian Jakarta yakni pertama, peningkatan pendapatan daerah, kedua pengembangan infrastruktur.

Ketiga terciptanya lapangan kerja, keempat peningkatan daya saing daerah, kelima pengembangan industri lokal, keenam investasi dalam inovasi dan teknologi, ketujuh diversifikasi ekonomi, dan kedelapan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat hal itu, kata dia, sinergi antar perseroan menjadi suatu kebutuhan yang mutlak demi masa depan ekonomi Jakarta yang berkelanjutan.

Terkait peran sinergi BUMD, Pemprov DKI Jakarta melibatkan BUMD dalam pembuatan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026.

“Untuk sinergi ini catatannya harus didukung oleh manajemen yang baik, transparan, akuntabel, serta fokus pada tujuan pembangunan yang menyeluruh, bukan parsial,” jelasnya.

Kepanjangan tangan

Sedangkan, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan BUMD merupakan kepanjangan tangan dari eksekutif.

"Kami sebagai BUMD DKI Jakarta di bidang ketahanan pangan berkomitmen menghadirkan pangan terjangkau namun berkualitas premium," ucap Pamrihadi.

Menurutnya, program ketahanan pangan dapat terlaksana melalui kolaborasi yakni OPD bertindak sebagai pembuat kebijakan dan BUMD sebagai pemasok pangan.

“Jadi ketika permintaan (demmand) dengan penawaran (supply) bertemu itu akan menjadi suatu program,” sambungnya.

Dalam program keterjangkauan harga Food Station, tercatat sebanyak satu juta lebih potensi penerima pangan bersubsidi, 212.388 keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga 265 kelurahan penerima pasar murah.
Baca juga: Legislator sebut Pj Gubernur DKI punya tugas berat kelola JIS dan TIM
Baca juga: DPRD DKI ingatkan BUMD agar matangkan usulan PMD revitalisasi pasar
Baca juga: BP BUMD DKI bina PT Ancol tangani sejumlah proyek yang mangkrak