Denpasar (ANTARA) - Forum Pemerintah dan pelaku bisnis (GABF) dalam wadah regional Bali Process mempercepat inovasi teknologi untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang justru menyalahgunakan kecanggihan teknologi.

“Sehingga tidak kalah cepat dengan kejahatan terkait perdagangan orang,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Forum Teknologi GABF di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis.

Dia menjelaskan dalam kasus TPPO, salah satu turunan aksi yang dilakukan adalah online scam atau kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk itu, pembahasan saat ini sudah menyentuh level teknis di antaranya mencakup tanggung jawab pelaku usaha.

Ada pun salah satu contoh TPPO yakni merekrut tenaga kerja dengan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dan dipaksa melakukan tindakan kriminal seperti menipu secara daring.

Menlu Retno mendorong pelaku bisnis melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait standar bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat pelaku kejahatan menemukan cara-cara baru dalam melancarkan aksinya.

Selain itu, mendayagunakan teknologi untuk pencegahan di antaranya pengembangan pembelajaran elektronik untuk meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kesadaran di sosial media terkait isu TPPO.

Senada dengan Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyebutkan TPPO yang salah satunya berkaitan dengan online scam merupakan masalah yang serius.

Baca juga: Menlu Retno: Indonesia prioritaskan penanganan TPPO "online"
Baca juga: Pimpin "Bali Process", Menlu RI ajak berantas perdagangan orang

Ia pun menekankan pentingnya teknologi untuk mendukung upaya memberantas kejahatan lintas negara itu.

“Peran sektor swasta memang sangat krusial, memperkuat kerja sama dan komunikasi antara platform teknologi, pemangku kebijakan dan penegakan hukum,” katanya.

Sejak 2021, lanjut dia, Kemenkumham RI telah mendirikan satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan TPPO.

Sementara itu, Ketua Bersama GABF Indonesia Garibaldi Thohir mendorong pelaku usaha berserta rantai pasoknya ikut terlibat dalam upaya memberantas TPPO.

“Sehingga semua ekosistem bisa menjaga, menciptakan kesadaran terkait kejahatan TPPO,” katanya.

Ia pun menyadari peran penting sektor swasta termasuk perusahaan teknologi untuk ikut memerangi TPPO, tak hanya meningkatkan kesadaran tapi juga mengidentifikasi dan mencari cara terbaik untuk mencegah dan memberantas TPPO.

Untuk itu, ia pun berinisiatif menyelenggarakan forum teknologi tersebut saat enam bulan sebelumnya menghadiri GABF di Adelaide, Australia.

Indonesia dalam GABF di sektor bisnis, menjadi ketua bersama dengan Australia yang diwakili Ketua Bersama GABF Australia, Andrew Forrest.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sebagian korban TPPO mengalami penahanan paspor, kontrak kerja yang tidak jelas, jam kerja berlebihan hingga kekerasan fisik dan verbal.

Sejak 2020, banyak WNI terjebak di perusahaan online scamming sebagian besar di kawasan Asia Tenggara dan mengalami eksploitasi.

Hingga Mei 2023, Kemenlu RI menangani 2.438 kasus WNI terjebak online scamming yang sekitar 50 persen di antaranya paling banyak di Kamboja.

Sedangkan pada 2022, Kemenlu RI memulangkan 425 orang WNI terjebak kasus sama, dan sayangnya, yang telah dipulangkan itu, ada yang kembali ke luar negeri untuk bekerja di sektor sama.

Baca juga: Indonesia tegaskan pentingnya kolaboratif pengawasan perbatasan
Baca juga: Menlu RI dorong penguatan kerja sama atasi perdagangan manusia
Baca juga: Menlu RI-Australia bertemu bahas persiapan Bali Process