Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada perusahaan properti besar asal Republik Rakyat Tiongkok yang memiliki utang hingga Rp4.400 triliun sehingga menyebabkan perusahaan tersebut ambruk.

"Kita tahu di RRT ada perusahaan properti besar yang ambruk yang utangnya ngalahin APBN kita. Utangnya sampai Rp4.400 triliun. Jangan ada yang tepuk tangan," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya menghadiri Munas REI ke XVII Tahun 2023 di Jakarta, Rabu.

Presiden menilai bahwa sektor properti dan real estate di Indonesia bisa bertahan, baik setelah dihantam pandemi COVID-19, maupun karena perekonomian global.

Kepala Negara pun mewanti-wanti agar industri properti dan real estate di Tanah Air untuk bisa berhati-hati dalam mengendalikan dan mengatur strategi.

Menurut Presiden, perusahaan properti harus bisa memperhitungkan antara "backlog" atau kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat dengan realisasi pembangunan.

"Semuanya harus dikendalikan berapa 'backlog' kita. Jangan hanya bangun-bangun, padahal 'backlog' kita udah enggak ada misalnya. Enggak bisa, semuanya manajemen itu harus dikendalikan, harus dikelola. Alhamdulillah di Indonesia tidak begitu, karena kebutuhan kita masih sangat besar," kata Jokowi.

Presiden menambahkan bahwa saat ini "backlog" perumahan mencapai 12,1 juta dengan pertumbuhan Kepala Keluarga (KK) baru 700 ribu-800 ribu KK per tahun.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan properti China, Evergrande, berkembang secara agresif untuk menjadi salah satu perusahaan terbesar di negara tersebut dengan meminjam lebih dari 300 miliar dolar AS.

Evergrande menawarkan properti mereka dengan diskon besar-besaran untuk memastikan ada pendapatan agar bisnis tetap bertahan.

Sekarang, perusahaan itu sedang berjuang memenuhi pembayaran bunga atas utangnya. Ketidakpastian ini membuat harga saham Evergrande jatuh hampir 90 persen selama setahun terakhir.

Baca juga: Jokowi: Di dunia sekarang ini proyek terbesar adalah IKN

Baca juga: Jokowi minta pengembang rumah perhatikan dampak sosial dan lingkungan

Baca juga: Presiden minta REI manfaatkan peluang "backlog" perumahan 12,1 juta