Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah sedang mendiskusikan beberapa opsi berkaitan dengan pengendalian subsidi bahan bakar minyak, kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Jakarta, Jumat.

"Yang penting seperti Presiden kemukakan adalah bahwa jika kenaikan harga secara bertahap sudah menjadi sebuah pilihan, itu merupakan pilihan yang sulit mengingat situasi politik ekonomi saat ini. Yang penting pilihan yang diambil berpihak dan tidak membebani masyarakat," kata Dipo Alam dalam Coffee Morning Membahas Energy Subsidy Reform di ruang rapat Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Kegiatan yang diselenggarakan Sekretaris Kabinet itu dihadiri sejumlah Staf Khusus Presiden di antaranya Firmanzah, Jusuf, dan Daniel Sparringa, Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Raden Pardede, Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Hanung Budya Yuktyanta, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, Sekretaris SKK Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Gde Pradnyana dan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional.

Menjawab pertanyaan wartawan, Dipo Alam menjelaskan bahwa upaya pemerintah memastikan BBM bersubsidi tepat penyalurannya saat ini sedang didiskusikan, seperti opsi "smart card" yang sempat diusulkan dan upaya-upaya lain.

"Acara seperti ini penting karena kami ingin bekerja sama dengan media untuk sosialisasinya (kenaikan harga BBM), bukan masalah kegaduhan atas kebijakan yang diambil, karena walaupun pilihan yang diambil adalah pilihan yang sulit, pada akhirnya ini untuk kepentingan rakyat kita juga," katanya.

Seskab Dipo Alam juga menegaskan, masalah subsidi harga BBM memang bukan wewenangnya, karena hal ini sedang didiskusikan oleh Kementerian Perekonomian dan Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. "Yang kami lakukan hari ini (Jumat) adalah pencerahan bagi para staf kami karena acara semacam ini regular kami lakukan," katanya.

Sementara itu, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian, Ratih Nurdiati yang ditugaskan untuk menyelenggarakan acara ini, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi Deputi Perekonomian dalam menjalankan fungsinya melakukan pengamatan implementasi atas kebijakan subsidi energi.

Dengan acara ini, Deputi Perekonomian dapat melakukan pengumpulan data dan informasi dari stakeholder terkait secara langsung yang nantinya akan menjadi bahan pengambilan kebijakan untuk disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden.

"Kita akan coba melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini lagi dengan pokok pembahasan lain seperti penataan ruang dan ketersediaan lahan, penciptaan iklim investasi dan topik lain yang dianggap penting dan sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat," katas Ratih Nurdiati.