Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah pesisir dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Peningkatan SDM harus kita lakukan. Kita bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk melakukan beberapa kegiatan dalam rangka Gerakan Indonesia Mandiri, yang menjadi bagian dari Gerakan Revolusi Mental," kata Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Didik Suhardi di Jakarta, Rabu.

Dia mengemukakan, literasi teknologi masyarakat daerah pesisir mesti ditingkatkan agar mereka bisa memanfaatkan berbagai peluang untuk memperbaiki perekonomian.

"SDM kita yang masih kurang. Kita butuh penerapan teknologi yang bisa digunakan oleh tenaga maritim kita yang sangat diperlukan oleh mereka," katanya.

Data Badan Pusat Statistik pada Maret 2022 menunjukkan, proporsi penduduk miskin di wilayah pesisir lebih besar dibandingkan dengan wilayah bukan pesisir.

Jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir tercatat 3,9 juta orang (2,29 persen), sedangkan penduduk miskin ekstrem di wilayah bukan pesisir jumlahnya 1,65 juta orang (1,61 persen).

Penduduk miskin di wilayah pesisir jumlahnya tercatat 17,74 juta orang (10,32 persen), sedangkan di wilayah bukan pesisir jumlahnya 8,4 juta jiwa (8,22 persen).

Di samping mengatasi kemiskinan, Didik mengatakan, pemerintah fokus berusaha menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Guna mencapai target tersebut, ia melanjutkan, pemerintah harus menurunkan angka kasus stunting sebesar 7,59 poin dari 17,5 persen pada saat ini.

Didik juga mengemukakan potensi pengembangan sektor usaha pertanian dan industri di wilayah pesisir guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca juga:
Angka kemiskinan ekstrem diperkirakan turun jadi 0,8 persen akhir 2023
Pemerintah jalankan tiga strategi penurunan angka kemiskinan ekstrem