Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menganggarkan dana sebesar Rp250 juta untuk pelaksanaan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau biasa disebut lelang jabatan.

"Untuk lelang jabatan ini, kami menganggarkan dana senilai Rp250 juta dan sudah kami poskan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Basuki, nantinya penggunaan anggaran akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah peserta yang mendaftarkan diri selama masa pendaftaran, yaitu 8-22 April 2013.

"Tentu saja kita tidak tahu apakah anggaran sebesar Rp250 juta itu cukup atau tidak, karena harus disesuaikan lagi dengan jumlah peserta. Tapi, saya kira tidak akan menghabiskan Rp1.000.000 untuk setiap peserta," ujar Basuki.

Jika dana yang telah dianggarkan di BKD tidak mencukupi, lanjut Basuki, maka dapat memanfaatkan anggaran yang ada di pos Sekretaris Daerah (Sekda), karena di pos tersebut tersedia dana mencapai Rp1 miliar yang khusus diperuntukkan bagi keperluan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sementara itu, Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga menuturkan hingga saat ini segala persiapan terkait proses pelaksanaan lelang jabatan masih terus dimatangkan.

"Prosesnya masih terus kami matangkan supaya nanti dapat menghasilkan sosok pemimpin yang mumpuni. Seperti yang sudah kami jadwalkan, semoga pada 21 Juni 2013, calon-calon pemimpin baru itu sudah menjalani pelantikan," tutur Karmayoga.

Setelah dilantik, Karmayoga menambahkan, para pemimpin baru itu diberikan kesempatan selam enam bulan untuk menjalankan program-program yang diusungnya.

"Kalau ternyata terbukti tidak mampu atau gagal, maka jabatan yang telah diberikan dapat dicabut kembali oleh Pemprov DKI dan diserahkan kepada orang lain. Indikator yang menentukan kualitas pemimpin adalah tingkat partisipasi dan respon masyarakat," tambah Karmayoga.

Selama masa uji coba tersebut, kinerja para camat dan lurah akan dievaluasi oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) serta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.