Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah masih membahas dan mematangkan opsi-opsi pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tidak membebani fiskal dan tidak memberikan dampak inflasi besar.

"Sekarang kan sedang dicari opsi-opsi yang memang bisa mengurangi beban fiskal, tetapi pada saat bersamaan dampak inflasi tidak terlalu tinggi karena Januari-Februari kan inflasi sudah cukup tinggi," kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmasnyah di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan dari pemaparan Komite Ekonomi Nasional (KEN), Menko Perekonomian dan Menteri ESDM, Kepala Negara mendapatkan berbagai pandangan mengenai opsi-opsi yang dapat diambil oleh pemerintah terkait hal itu.

"Kemarin yang di Bali, Presiden mendengarkan pemaparan dari KEN, kemudian pandangan dari Menko Perekonomian dan Menteri ESDM. Saat ini sedang dibahas dan coba dirumuskan mana opsi-opsi yang bisa mengurangi beban fiskal dan memiliki dampak sosial yang seminimal mungkin, ini sedang difinalisasi," katanya.

Ia menambahkan, memang opsinya lebih ke arah mekanisme pengendalian, bentuknya beberapa kementerian mengusulkan skema beragam. KEN misalnya mengusulkan pengendalian dengan pembatasan kendaraan bermotor roda empat plat hitam di mana mereka tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi, kemudian opsi buat variasi BBM baru Ron 90, dengan harga sekitar Rp7.000 per liter.

"Kemudian juga beberapa opsi dibahas, jadi sedang difinalisasi ya," katanya.

Firmansyah mengatakan untuk opsi varian baru Ron 90, dari sisi teknis bahan bakar yang menggunakan oktan 88 sudah jarang digunakan di negara lain.

"Opsi itu memang pertama dari segi teknis kalo Ron 88 kan sudah jarang negara lain yang menggunakan, disubsidi juga, dengan kualitas lebih baik," paparnya.

Menurutnya hingga saat ini opsi-opsi itu masih terus dimatangkan.

"Masih dibahas ya, tunggu saja. Kemarin juga Presiden sudah instruksikan agar opsi-opsi itu dibahas bersama dengan Menko Perekonomian kemudian difinalisasi untuk dilaporkan dan disampaikan ke Presiden," katanya.

Menurut dia, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi itu untuk mengurangi beban fiskal di mana semangatnya adalah subsidi diperuntukkan bagi orang yang benar-benar membutuhkan.

"Subsidi untuk orang yang mampu kita kurangi untuk kedepankan asas keadilan," paparnya.