Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa 2013 dan 2014 merupakan tahun penting dan menentukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia di tengah masih tidak menentunya perekonomian dunia.

Hal ini dikatakan Presiden Yudhoyono saat membuka rapat paripurna kabinet di Jakarta, Kamis. Rapat tersebut memiliki agenda utama mendengarkan laporan dan presentasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif APBN 2014.

"Dua tahun ini, 2013 dan 2014 dari kacamata pembangunan, utamanya pembangunan ekonomi, tahun yang penting dan menentukan. Pertama ada keperluan untuk menjaga perekonomian kita di tahun-tahun yang tidak mudah terutama oleh faktor eksternal yang akan kita hadapi," kata Presiden.

Perekonomian dunia menurut Presiden, masih tidak menentu, resesi ekonomi global juga masih akan dirasakan di masa mendatang. "Situasi seperti ini akan memberikan tekanan yang nyata utamanya kepada pertumbuhan ekonomi," kata presiden.

Pada saat yang sama, perhelatan pemilihan umum juga akan diselenggarakan pada 2014. Sementara proses-proses untuk menuju pemilu akan segera dimulai, dan suhu politik juga semakin memanas.

"Di satu sisi, kita harus jaga perekonomian kita, di sisi lain harus kelola politik dalam negeri karena memang ada kaitannya dengan pensukseskan pembangunan ekonomi," katanya.

Untuk itu, Presiden meminta agar rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif yang akan disusun harus benar-benar memiliki kecermatan dan tepat.

"Kalau itu benar semuanya, kalau ada dinamika kita bisa kelolanya seraya tetap fokus pada pencapaian sasaran baik pada 2013 maupun 2014 mendatang," kata Yudhoyono.

Kepala Negara menambahkan, dalam dua tahun terakhir harus memastikan agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2009-2014) juga dapat dicapai.

Sementara itu dalam rapat Kabinet Paripurna tersebut, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Boediono dan dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordiantor Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.