Jakarta (ANTARA News) - Besaran subsidi energi dalam anggaran negara diperkirakan Rp300 triliun atau lebih. Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, "Prinsipnya kita harus mengurangi subsidi karena subsidi sudah jauh lebih besar daripada anggaran pengurangan kemiskinan."

Rajasa mengatakan seusai rapat di Jakarta, Kamis, "Sebab itu, kita uji secara sangat kritis, artinya tajam, sampai kepada kalau opsi ini kita ambil seperti apa, sehingga betul-betul tidak berada pada tataran wacana."


Hadir dalam rapat itu Menteri ESDM, Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan II, Mahendra Siregar, dan Ketua KEN, Chairul Tanjung.

Semula pemerintah menganggarkan Rp274,7 triliun pada 2013 untuk BBM bersubsidi. Namun gempuran industri otomotif ditunjang sarana angkutan umum yang buruk, makin menambah beban belanja BBM bersubsidi itu.


"Kalau melarang kendaraan pertambangan, perkebunan dan dinas itu memang tak terlalu efektif. Harus kita akui karena volume (penghematan) nya sangat kecil, sekitar 1,3 juta kiloliter, bandingkan dengan laju pertumbuhan kemajuan ekonomi," katanya.

Sementara itu, Wacik mengatakan opsi untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi akan segera diputuskan oleh pemerintah, setelah hasil rapat koordinasi dilaporkan kepada presiden dalam rapat kabinet.

"Saya berharap kalau bisa dalam bulan (April) ini, itu bagus. Tapi jangan terburu-buru, agar tidak keliru," ujarnya. Dalam APBN 2013, memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun, dengan kuota volume sebesar 46 juta kiloliter.

Data BPH Migas, hingga akhir Februari 2013, konsumsi premium telah mencapai 4,58 juta kiloliter, minyak tanah mencapai 184.716 kiloliter dan solar 2,44 juta kiloliter.

(S034/N002)