Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina (Persero) menetapkan PT INTI sebagai pemenang tender sistem monitoring dan pengendalian BBM subsidi dengan harga penawaran terendah Rp18 per liter.

"Tender telah dilakukan secara transparan dengan INTI menjadi penawar terbaik," kata Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, berdasarkan evaluasi teknis, INTI menjadi yang terbaik, sementara dari sisi harga, BUMN itu menawarkan harga terendah.

Harga penawaran INTI Rp18/liter sampai monitoring dan Rp20,74/liter sampai pengendalian BBM subsidi.

Sementara, lanjutnya, PT Telkom Tbk menawarkan harga lebih tinggi. Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, Telkom menawarkan harga Rp72,5 per liter.

Dengan kuota BBM subsidi APBN 2013 yang ditetapkan 46 juta kiloliter, maka biaya SMP dengan harga penawaran INTI menjadi Rp828 miliar atau Rp4,14 triliun dalam lima tahun.

Sedangkan dengan harga penawaran Telkom, maka biaya menjadi Rp3,34 triliun per tahun atau Rp16,675 triliun dalam lima tahun.

Sebelumnya, tender sistem monitoring dan pengendalian BBM subsidi di Pertamina menyisakan dua peserta yakni PT Telkom Tbk dan INTI dari sebelumnya diundang 16 perusahaan.

Pertamina telah mengumumkan pengadaan SMP secara terbuka pada 17 Desember 2012.

Saat "technical meeting" 20 Desember 2012 tercatat empat perusahaan yang seluruhnya BUMN berminat yaitu PT Sucofindo, PT LEN, INTI dan Telkom.

Pada 9 Januari 2013, LEN, INTI dan Telkom memasukan dokumen teknis dan yang lolos INTI dan Telkom.

Tahapan selanjutnya adalah uji kemampuan peralatan oleh Telkom dan INTI pada periode 20 Februari hingga 1 Maret 2013.

Serta, proses pemasukan penawaran harga pada 1 Maret 2013 dan negosiasi hingga 19 Maret 2013.

Berdasarkan evaluasi teknis dan harga, Pertamina menetapkan INTI sebagai pemenang tender.

SMP akan memantau secara "online" penyaluran BBM jenis premium dan solar bersubsidi yang keluar dari 91.311 nozzle di 5.027 SPBU seluruh Indonesia.

Alat tersebut akan dipasang di seluruh "nozzle" SPBU dan kendaraan.

Dengan peralatan itu, maka penggunaan BBM di masing-masing kendaraan akan terpantau secara "online".

Jika kendaraan telah ditetapkan tidak berhak menerima subsidi atau sudah melampaui kuotanya, maka secara otomatis BBM tidak dapat mengalir ke dalam tangki kendaraan tersebut.

Melalui sistem tersebut, Pertamina memperkirakan dapat menekan kebocoran BBM subsidi hingga 1,5 juta kiloliter atau berhemat senilai Rp7,5 triliun.