Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran menyatakan ada yang ganjil dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelang rapat kabinet terbatas bidang pendidikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa.

"Terasa ganjil, ketika Pak Mendikbud berkata ada atau tidak kurikulum baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru jalan terus. Jika benar itu program rutin Kemdikbud yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, semestinya Desember 2012 pun Kemdikbud punya laporan realiasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya," kata Herlini melalui siaran pers.

Dia juga mengatakan tidak sepatutnya Mendikbud menyatakan anggaran terkait pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR, sebab pembahasan konstruksi Kurikulum 2013 dan anggarannya masih berjalan, setidaknya hingga Rapat Kerja Komisi X pada 10 April 2012.

Herlini menduga telah terjadi loncatan-loncatan proses yang tidak pernah diketahui publik, layaknya pelaksanaan program penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan yang menelan ratusan miliar dari APBN 2012.

"Sudah banyak pihak mempertanyakan hasil penelitian kurikulum, sekolah rintisan kurikulum, model kurikulum, dan bahan kebijakan kurikulum yang dibiayai anggaran tersebut," ujar Herlini.

Menurut Herlini, hal paling krusial adalah rencana pengadaan buku sekitar 72,8 juta eksemplar seharga Rp1,2 triliun yang diklaim setiap tahun dilakukan dengan atau tanpa ada kurikulum baru.

"Yang diketahui publik hanya program buku elektronik sejak lima tahun terakhir, bukan buku siswa maupun buku babon dengan anggaran fantastis sehingga wajar dianggap pemborosan, karena memang terjadi loncatan kebijakan perbukuan," katanya.

Dia mengatakan bukan rahasia umum apabila kurikulum baru sejauh ini dinilai tidak lebih dari ajang proyek buku.

Pada bagian lain, Herlini juga mempertanyakan efektivitas pelatihan guru yang dianggarkan Rp1,09 triliun yang juga diklaim telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Dia mengatakan ada sekitar 690 ribu guru dan kepala sekolah se-Indonesia yang dibidik sebagai peserta pendidikan Kurikulum 2013 dengan rencana bantuan dana sekitar Rp500 ribu per peserta, ditambah biaya operasional penyelenggaraan yang bervariasi nominalnya.

"Tidak ada laporan pelatihan guru terkait kurikulum yang rame-rame seperti ini," ujar Herlini.