Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian Netty Muharni mengajak negara anggota ASEAN untuk membahas penyusunan Visi ASEAN Pasca 2025 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Perlu ada keseimbangan antara waktu dan sumber daya dalam melaksanakan tugas ini untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan target. Perlu penyesuaian rencana kerja yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan bahwa visi ini akan dapat disepakati pada 2025,” kata Netty dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Pada pertemuan yang diselenggarakan di Senggigi, Lombok pada Sabtu (29/7), para pejabat negara ASEAN tergabung dalam 'Working Group for ASEAN Economic Community Post 2025 Vision' (WG Post-2025).

Lebih jauh, Netty menyampaikan bahwa Visi ASEAN Pasca-2025 secara lebih luas saat ini sedang disusun dan dikembangkan oleh High Level Task Force on ASEAN Community Vision (HLTF-ACV).

Adapun terdapat lima agenda penting dibahas oleh WG, yaitu pertama tentang Rencana Kerja dari WG dalam penyusunan visi. Kedua, menjaring masukan melalui survei. Untuk memastikan visi ASEAN menggambarkan kebutuhan dan inklusivitas, maka proses pelaksanaan survei harus partisipatif dan inklusif dengan menjangkau seluruh pemangku kepentingan yang lebih luas, mulai dari badan sektoral, akademisi dan masyarakat umum.

Kuesioner yang digunakan dalam survei akan diterjemahkan ke dalam bahasa nasional masing-masing negara anggota ASEAN dan disesuaikan dengan situasi terkini.

Ketiga, diskusi terfokus dengan sektor terkait. Pelaksanaan diskusi itu akan membahas topik-topik khusus yang disesuaikan berdasarkan pemangku kepentingan sehingga hasilnya akan lebih mendalam. Target utama dalam diskusi tersebut adalah pelaku usaha, akademisi, lembaga internasional, dan juga masyarakat umum. Diharapkan juga pada masing-masing negara anggota ASEAN melaksanakan diskusi secara nasional.

Keempat, pelaksanaan studi ASEAN Pasca-2025 yang dilakukan secara tematik dengan menilai isu-isu megatren dan bidang-bidang potensial baru yang perlu dimasukkan di bawah pilar ekonomi. Hasil studi ini juga diharapkan memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas proses dalam pengembangan visi ASEAN pasca 2025.

Kelima, mekanisme koordinasi di pilar Ekonomi khususnya terkait penyederhanaan proses dalam mendukung penyusunan Visi MEA Pasca-2025. Agenda lain yang turut di bahas adalah persiapan pertemuan interface antara The High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration dan The High-Level Task Force on ASEAN Community Post 2025 Vision (HLTF-ACV).

Pertemuan tatap muka itu akan berfokus pada mekanisme koordinasi dalam mendukung penyusunan Visi ASEAN Pasca 2025 dari ketiga pilar.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan partisipasi aktif dari semua delegasi. Kami telah benar-benar membahas isu-isu penting dan berbagi informasi yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam visi ASEAN pasca 2025,” katanya.

Pertemuan Working Group for the ASEAN Economic Community Post-2025 selanjutnya akan dilaksanakan di Vientianne, Laos pada 23-24 Februari 2024.

Baca juga: Pendaftaran media untuk liput KTT ke-43 ASEAN dibuka mulai 5 Agustus

Baca juga: BKSAP: RI dorong langkah "out of the box" jaga stabilitas ASEAN