Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2022.

Dengan raihan ini, Kemlu telah memperoleh predikat WTP sebanyak tujuh kali secara berturut-turut sejak 2016, demikian keterangan tertulis dari kementerian tersebut pada Kamis.

Serah terima laporan BPK dilaksanakan di Kemlu pada Kamis dan dihadiri oleh Menlu RI Retno Marsudi beserta jajarannya, sementara pihak BPK diwakili oleh Anggota I Nyoman Adhi Suryadnyana.

Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja Kemlu, baik di pusat maupun perwakilan RI di luar negeri, serta kepada BPK atas kerja sama dan saran yang diberikan kepada Kemlu untuk terus memperkuat aspek pemerintahan yang baik (good governance).

Dia memastikan Kemlu akan melaksanakan rekomendasi yang disampaikan BPK.

Selama ini kerja sama Kemlu-BPK telah terjalin dengan baik, bukan hanya untuk memperkuat good governance, tetapi juga meningkatkan kiprah BPK di dunia internasional.

BPK aktif menjadi auditor eksternal di berbagai organisasi internasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), dan Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

“Sudah menjadi komitmen Kemlu untuk terus mendukung peran aktif BPK di dunia internasional," kata Retno.

Dia menambahkan bahwa selain memperkuat good governance, Kemlu juga terus berupaya memaksimalkan kinerjanya.

Setelah menuntaskan presidensi G20 tahun lalu, Indonesia menjadi ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, di tengah situasi dunia yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID.

ASEAN juga disebutnya menghadapi tantangan internal yakni situasi di Myanmar.

Dalam hal ini, Menlu Retno memaparkan dua hal yang ingin diperjuangkan Indonesia selama masa keketuaannya.

Pertama, Indonesia ingin memastikan ASEAN terus menjadi lokomotif perdamaian dan stabilitas di kawasan (ASEAN Matters), dan kedua, menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (epicentrum of growth).

“Semoga kita dapat menyelesaikan tugas sebagai Ketua ASEAN sebaik kita menyelesaikan tugas sebagai presiden G20," kata Retno.
Baca juga: Laporan keuangan Kemlu raih opini WTP