Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal meluncurkan lima indeks kerawanan Pemilu (IKP) tematik dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat sebelum penetapan calon, sebelum proses kampanye dimulai. Bawaslu akan meluncurkan indeks kerawanan Pemilu tematik. Ada lima," ujar Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam Media Gathering Bawaslu Tahun 2023 di Caldera Adventure Rafting and Resort Sukabumi, Jawa Barat, Kamis.

Kelima tematik itu, yakni soal politik uang, netralitas ASN, politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kampanye di media sosial, dan pemilu luar negeri.

Lolly belum menjelaskan lokasi peluncuran IKP Tematik tersebut. Kendati demikian, dia menyebut IKP Tematik itu bakal diluncurkan di lokasi yang dinilai paling rawan.

"Lima tematik IKP ini akan segera diluncurkan. Di mana tempat peluncurannya? tempat peluncurannya berdasarkan hasil IKP yang menunjukkan di provinsi mana kerawanan paling tinggi terjadi," katanya.

Baca juga: Bawaslu RI bakal gandeng media dalam petakan kerawanan Pemilu 2024

Baca juga: Bawaslu RI susun Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Tematik Media Sosial

Bagi Bawaslu, jelas Lolly, IKP Tematik ini menjadi penting untuk memudahkan pihaknya memastikan berbagai potensi kerawanan dapat disikapi dengan strategi terbaik.

Ia menjelaskan IKP Tematik itu untuk menjawab sejumlah hal yang belum mampu terpenuhi secara detail dalam IKP besar di 2022. Sebab, IKP 2022 masih memberikan pekerjaan rumah (PR) besar berkenaan dengan netralitas penyelenggara pemilu.

Selain itu, netralitas ASN dan kampanye di media sosial juga turut menjadi sorotan. Kemudian, Bawaslu pun menilai perlu untuk membuat IKP Tematik.

"IKP yang diluncurkan 2022 sudah menjadi hal yang sudah kami distribusikan ke berbagai pihak untuk melakukan mitigasi risiko. Ternyata setelah proses ini berjalan, Bawaslu melihat ada kebutuhan untuk merumuskan IKP Tematik," pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI meluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu bahkan melakukan pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada IKP tersebut.

Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi, yaitu Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).

Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, di antaranya, Banten (66,53), Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27), dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, di antaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), dan Jawa Timur (14,74).