Yangon (ANTARA News) - Presiden Myanmar U Thein Sein, Senin, mendesak rakyat di negeri tersebut, termasuk biksu dan biksuni, membantu pemerintah mendorong perdamaian dan kestabilan, pelaksanaan hukum dan demokrasi.

Dalam pidato bulanannya melalui radio kepada rakyat Myanmar di tengah kerusuhan di negeri tersebut, U Thein Sein mengatakan ia berkomitmen kuat melaksanakan wewenang, yang diletakkan di pundaknya oleh undang-undang dasar dan hukum untuk melindungi dan membela nyawa, kebebasan dan harta semua warga.

"Sebagian warga kita, bukannya menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara hukum malah menggunakan cara kekerasan yang melanggar hukum dan melibatkan aksi teror, pembunuhan serta pembakaran. Aksi semacam itu telah mencemarkan citra negara di mata masyarakat internasional," katanya.

"Setiap kali masalah semacam itu muncul, kita mungkin tak bisa menyelesaikannya lagi secara internal, semua itu bisa menjadi masalah regional atau internasional," kata U Thein Sein, sebagaimana dikutip Xinhua.

Ia memperingatkan, "Ini bisa sangat merusak reputasi negara dan merugikan banyak peluang pembangunan."

"Jika demokrasi muda kita sering mengalami badai politik kekerasan semacam ini, pembangunan demokratis ini akan sangat terhambat," katanya menambahkan.

U Thein Sein juga menekankan peran penting Angkatan Bersenjata dalam peralihan demokratis melalui kerja sama dengan rakyat, dan mengatakan Angkatan Bersenjata akan menggunakan tradisi institusional yang baik dan diperoleh dari pengalamannya sebagai kekuatan dalam proses peralihan.


Penerjemah : Chaidar Abdullah