Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 2035 mencapai 2,484 juta orang atau bertambah 420 ribu orang dari 2020, yang 2,064 juta orang.

Kepala BPS Provinsi Kepri Darwis Sitorus menyebutkan Provinsi Kepri telah mengalami perubahan demografi yang cepat, dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada 2035.

"Namun, pada saat yang sama, angka ketergantungan (dependency ratio) Provinsi Kepri juga mengalami peningkatan, karena jumlah penduduk usia tua atau 65 tahun meningkat," katanya di Tanjungpinang, Kepri, Selasa.

Darwis menyampaikan pihaknya mulai gencar menyosialisasikan hasil proyeksi penduduk kabupaten/kota se-Provinsi Kepri tahun 2020-2035.

Tujuannya, lanjut dia, supaya data kependudukan tersebut dapat diketahui pemerintah daerah dan masyarakat untuk dijadikan sebagai acuan pembangunan.

"Hasil proyeksi penduduk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga diharapkan berdampak dengan kebijakan menyangkut dengan proyeksi penduduk di Provinsi Kepri," ujar Darwis.

Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan bahwa data BPS itu menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan bonus demografi di daerah setempat.

"Dokumen proyeksi penduduk 2020-2035 yang disampaikan BPS, harus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan bonus demografi," sebutnya.

Menurut Ansar, proyeksi penduduk dapat menjadi sumber kolaborasi untuk perencanaan dan basis penentuan pembangunan, karena memperkirakan jumlah penduduk, struktur umur penduduk, distribusi penduduk antarwilayah, angka kelahiran, angka kematian, dan usia harapan hidup.

Salah satu data strategis yang sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan adalah data kependudukan.

Data kependudukan, juga dapat menggambarkan kekuatan dan potensi di suatu wilayah serta dapat dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan.

"Data penduduk tidak hanya digunakan bagi kepentingan ekonomi semata, namun juga bagi pembangunan politik, sosial, demokrasi, hingga pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh, distribusi jumlah penduduk menurut kelompok umur, dapat menjadi cerminan potensi tenaga kerja di wilayah tersebut," ujar Ansar.