Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi yang juga kader Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan wacana pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) partai tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Nanti kita lihat ya, serahkan itu ke DPP ya," kata Bahlil di lingkungan Istana Kaepresidenan Jakarta, Senin.

Menurut Bahlil, Munaslub harus mengikuti mekanisme organisasi.

"Sudah saya jelaskan itu urusan DPP, nanti kita lihat, lewat mekanisme organisasi saja ya," tambah Bahlil singkat.

Sebelumnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sepakat 100 persen menolak isu Maunaslub.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Badung, Minggu (30/7/2023) sebagai juru bicara mewakili Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia mengatakan sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap hadir ke Bali memang meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kedua, kata Ahmad Doli, untuk urusan Pilpres 2024 sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya kemudian proses bernegosiasi, strategi dan momentum yang tepat.

Oleh karena itu, DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia selalu mendorong penuh agar Airlangga Hartarto tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo, juga termasuk menghadapi agenda Pilpres.

Diharapkan Airlangga Hartarto bisa terus bersama-sama membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda ke depan, agenda pemerintah dan pemilu bersama Presiden Joko Widodo.

Terakhir, lanjut Ahmad Doli, terkait dengan seragam baru Partai Golkar dengan warna kuning yang bermotif loreng-loreng itu menunjukkan Partai Golkar siap tempur di lapangan.
Baca juga: Jusuf Kalla: Ongkos politik Ketum Golkar bisa capai Rp500-600 miliar
Baca juga: Jusuf Kalla tak setuju dengan isu Munaslub Golkar
Baca juga: DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia 100 Persen tolak munaslub