Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) meminta bakal calon anggota legislatif Pemilu 2024 menjaga etika politik dengan tidak memasang alat peraga kampanye sebelum memasuki masa kampanye.

"Kalau bicara soal pemilu, 'kan harus mengacu pada regulasi. Maka, etika adalah satu hal penting yang harus dijunjung tinggi," ujar Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib saat dihubungi di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut Najib, mengacu peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye pemilu.

Sementara itu, berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

"Mereka belum bisa mengajak karena belum memasuki masa kampanye. Prinsip undang-undang melarang kampanye sebelum saatnya," ujar dia.

Meski demikian, kata Najib, Bawaslu DIY belum bisa menindak langsung apabila ada parpol atau bacaleg yang memasang spanduk atau baliho bernuansa kampanye hingga poster di jalan raya sebelum jadwal kampanye Pemilu 2024.

"Belum bisa kami jadikan subjek hukum. Yang bisa kami lakukan masih mengimbau. Kalau dilihat dari segi regulasinya 'kan memang belum masuk tahapan kampanye, belum ada calon," kata dia.

Najib menuturkan bahwa pelanggaran pemasangan spanduk atau alat peraga kampanye tidak sesuai dengan aturan di jalan raya saat ini hanya dapat ditindak melalui peraturan daerah terkait reklame.

"Semestinya semuanya sudah ada perda di masing-masing daerah yang ngatur soal itu," ujar Najib.

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengatakan bahwa baliho maupun spanduk bakal calon legislatif maupun bakal calon presiden menghiasi jalan-jalan hampir di seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kami menilai ada potensi pelanggaran terhadap maraknya baliho, spanduk, dan sejenisnya yang terpampang disudut jalan, baik di kota maupun di perdesaan," kata dia.

Kamba berharap para bakal calon baik legislatif maupun bakal calon presiden senantiasa patuh pada aturan yang ada.

"Bagi spanduk maupun baliho yang tidak berizin harus ditertibkan tanpa pandang bulu," kata Baharuddin Kamba.

Baca juga: LDII Jateng larang warganya golput pada pemilu
Baca juga: KPU Kepri: Masa kampanye Pemilu 2024 lebih singkat dibanding 2019