Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengawasi Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang berlangsung pada 30-31 Maret 2013 di Bali.

"KPK tidak mengawasi kongres Demokrat karena itu domain politik," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Kamis.

Namun bila ada penyelenggara negara dalam kongres tersebut mendapatkan hadiah, Johan menghimbau untuk melaporkannya.

"Kalau ada penyelenggara negara yang mendapatkan hadiah dan terkait dengan jabatannya sehingga digolongkan sebagai gratifikasi dalam kongres dihimbau untuk melaporkan kepada KPK," ungkap Johan.

KLB yang berlangsung di Sanur, Bali, tersebut diselenggarakan untuk memilih ketua umum baru pascapengunduran diri Anas Urbaningrum.

KLB tersebut rencananya akan dihadiri sekitar 900 peserta meliputi sekitar 100 peserta dari pengurus pusat (DPP), 37 peserta dari pengurus daerah (DPD) serta 497 perserta dari pengurus cabang (DPC).

Sejumlah penyelenggara negara yang hadir dalam kongres tersebut antara lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik selaku Sekretaris Dewan Pembina, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Syarif Hasan, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.

Penyelenggara negara lain yang juga akan hadir di KLB adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Demokrat seperti Wakil Sekretaris Jenderal Saan Mustopa, ketua DPR Marzuki Alie, ketua fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf dan lainnya.
(D017)