Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tidak bisa dijualbelikan. "KJP nggak bisa dijualbelikan, KJP itu untuk baju, tas, alat sekolah. Kalau tadi disampaikan dijualbelikan itu adalah subsidi pangan untuk penerima KJP," kata Heru saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Penerima KJP, kata Heru, merupakan salah satu golongan masyarakat yang berhak menerima bantuan pangan bersubsidi. Adapun subsidi pangan tersebut sudah dimulai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2016.

Subsidi pangan tersebut diberikan untuk menjamin kebutuhan pokok anak yang bersekolah. Jika terjadi kecurangan atau jual beli KJP Plus, Heru akan memberhentikan subsidi pangan tersebut.

"Anak-anak itu supaya sehat, bisa bersekolah, bersaing, punya kemampuan, mendapatkan ilmu yang baik, makannya dikasih apa? Kasih ayam, daging, telur, ikan itu untuk dimakan oleh anaknya, bukan untuk dijual," katanya.

Baca juga: Disdik DKI cabut KJP Plus dua siswa karena terbukti terlibat tawuran
Baca juga: Ratusan pemilik KJP terima pangan bersubsidi di Jakarta Selatan

Kalau sudah dijual, kata Heru, pasti akan dihentikan subsidi pangannya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti jika ada temuan tersebut.

Karena itu, Suharini meminta warga untuk melapor apabila terjadi praktik jual-beli KJP Plus.

"Kalau terjadi jual-beli (subsidi pangan penerima KJP), itu sesungguhnya pada saat sekarang, kalau ada aduan-aduan dengan senang hati tentu nanti kita tindaklanjuti bersama," katanya.

Jika hal itu terjadi di gerai-gerai atau di lokasi-lokasi tempat penukaran, kata dia, pada saat itu juga langsung tindak.