Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap koperasi tetap menjadi sokoguru perekonomian nasional di Indonesia.

"Jika para pengambil kebijakan bangsa masih meyakini atau setidaknya menginginkan untuk mengembalikan muruah koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, sebaiknya perlu dimaknai kembali koperasi secara komprehensif," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Bamsoet menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku Gelombang Pasang Koperasi Simpan Pinjam Indonesia karya Dr. Dewi Tenty Septi Artiany secara virtual dari Kampus Universitas Borobudur Jakarta, Jumat.

Melalui buku itu, kata dia, publik bisa memahami koperasi dalam kedudukan yang seharusnya. Tidak hanya mengenai tata kelola koperasi, tetapi juga dari aspek filosofi, teori, prinsip, kaidah, serta ide yang menjadi solusi bagi kemajuan perkoperasian di Indonesia.

Dari seluruh koperasi aktif yang ada di Indonesia sebanyak 130.354 unit, sekitar 80 persennya didominasi sektor keuangan skala mikro/koperasi simpan pinjam (KSP).

Menurut Bamsoet, dengan skema kredit usaha rakyat (KUR) yang makin melonjak dan penetrasi bank yang makin masif, pada tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun yang sulit bagi KSP untuk dapat bertahan.

Diungkapkan pula bahwa saat ini masih banyak koperasi yang salah tata kelola, gulung tikar, atau bahkan digugat pailit. Ada juga koperasi yang melakukan praktik pseudo banking dengan aktivitas penghimpunan dana, investasi, dan simpan-pinjam, tetapi dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan minimnya pengawasan yang ketat dari otoritas keuangan.

"Berbagai fenomena ini jelas makin merugikan citra koperasi di mata masyarakat," ujarnya.

Dari aspek jumlah yang sedemikian banyak, kata Bamsoet, seharusnya koperasi sangat berpotensi menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Apalagi, lingkup usaha koperasi yang lebih dekat dengan kehidupan rakyat adalah penggerak ekonomi yang riil yang dapat menopang geliat perekonomian nasional.

Seiring dengan dinamika zaman, lanjut dia, kiprah koperasi kian hari kian terpinggirkan. Di sisi lain, pada tataran realita, implementasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional juga belum sepenuhnya mampu mewujudkan kondisi ideal yang berpihak pada koperasi.

"Harus diakui bahwa saat ini koperasi sebagai manifestasi kebersamaan dalam demokrasi ekonomi, masih belum mampu berkembang dan maju sejajar dengan sektor pemerintah dan swasta," katanya.

Baca juga: ImpacttoBuild akselerasi startup lewat kolaborasi dengan koperasi
Baca juga: Menperin: koperasi pilar kekuatan ekonomi di era digital