Jakarta kemarin, verifikasi KJP hingga pemasangan CCTV di hutan kota
28 Juli 2023 06:40 WIB
Petugas Satpol PP melakukan patroli di hutan kota di Cawang, Jakarta, Rabu (26/7/2023). Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan melakukan penertiban di hutan kota tersebut karena diduga menjadi tempat berkumpulnya lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita penting dan menarik menghiasi Jakarta, Kamis (27/7) mulai dari DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta memverifikasi data seluruh penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar penyaluran bantuan sosial pemerintah bisa merata hingga DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta memasang kamera pengawas (CCTV) untuk mengantisipasi aktivitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di hutan kota..
Berikut rangkuman berita kemarin selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.
Legislator minta verifikasi seluruh data penerima KJP
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memverifikasi data seluruh penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar bantuan sosial pemerintah tersebut merata dan tepat sasaran.
"Hingga saat ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial, data harta kekayaan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan data kepemilikan kendaraan dari Samsat nyatanya belum tersinkronisasi," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria di Jakarta, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Dishub DKI tegaskan sejak awal Mikrotrans bagian dari JakLingko
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan sejak awal Mikrotrans merupakan bagian dari sistem manajemen JakLingko.
"Sesuai Pergub Nomor 68 Tahun 2021, pelaksanaan integrasi transportasi dilakukan pada moda MRT, LRT, layanan angkutan TransJakarta, layanan angkutan pengumpan (feeder), layanan angkutan dan/atau pendukung lainnya sebagai pendukung sistem JakLingko," kata Syafrin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu genjot retribusi parkir
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyebutkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu menggenjot pendapatan daerah dari retribusi perparkiran tahun 2023.
"Pengelolaan parkir di seantero Jakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi untuk mencapai target pendapatan daerah," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di Jakarta, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Kasus DBD di DKI Jakarta masih terkendali
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Ibu Kota saat ini masih terkendali.
"DBD enggak ada penambahan, dibandingkan bulan lalu turun, dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu juga lebih kecil. Artinya kasusnya terkendali," kata Ani di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Legislator desak Distamhut pasang CCTV di Hutan Kota
Anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta memasang kamera pengawas (CCTV) untuk mengantisipasi aktivitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Hutan Kota.
"Nah itu menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, bagaimana bisa memantau dengan baik," kata Ida Mahmudah saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Berikut rangkuman berita kemarin selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.
Legislator minta verifikasi seluruh data penerima KJP
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memverifikasi data seluruh penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar bantuan sosial pemerintah tersebut merata dan tepat sasaran.
"Hingga saat ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial, data harta kekayaan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan data kepemilikan kendaraan dari Samsat nyatanya belum tersinkronisasi," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria di Jakarta, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Dishub DKI tegaskan sejak awal Mikrotrans bagian dari JakLingko
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan sejak awal Mikrotrans merupakan bagian dari sistem manajemen JakLingko.
"Sesuai Pergub Nomor 68 Tahun 2021, pelaksanaan integrasi transportasi dilakukan pada moda MRT, LRT, layanan angkutan TransJakarta, layanan angkutan pengumpan (feeder), layanan angkutan dan/atau pendukung lainnya sebagai pendukung sistem JakLingko," kata Syafrin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu genjot retribusi parkir
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyebutkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu menggenjot pendapatan daerah dari retribusi perparkiran tahun 2023.
"Pengelolaan parkir di seantero Jakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi untuk mencapai target pendapatan daerah," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di Jakarta, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Kasus DBD di DKI Jakarta masih terkendali
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Ibu Kota saat ini masih terkendali.
"DBD enggak ada penambahan, dibandingkan bulan lalu turun, dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu juga lebih kecil. Artinya kasusnya terkendali," kata Ani di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Legislator desak Distamhut pasang CCTV di Hutan Kota
Anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta memasang kamera pengawas (CCTV) untuk mengantisipasi aktivitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Hutan Kota.
"Nah itu menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, bagaimana bisa memantau dengan baik," kata Ida Mahmudah saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
Tags: