Bandung (ANTARA) -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mendorong masyarakat untuk pro aktif dalam mencermati para calon wakil rakyat yang didaftarkan partai politik, terutama latar belakangnya.

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti, mengatakan bahwa pencermatan tersebut diharapkan terjadi, utamanya saat masa masukan dan tanggapan masyarakat atas Data Calon Sementara (DCS) yang sudah ditetapkan.

"Kan KPU tidak tahu si A apakah masih pegawai BUMD kah, komisaris kah, kita tidak tahu. Kami berharap seluruh masyarakat bisa mencermati calon-calon yang sudah kita tetapkan menjadi daftar calon sementara," kata Suharti saat dihubungi ANTARA di Bandung, Rabu.

Pada masa tanggapan dan masukan masyarakat tersebut, kata Suharti, masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap calon-calon sementara yang sudah diumumkan oleh KPU, termasuk rekam jejaknya.

"Semisal ada calon yang ternyata mantan narapidana, kemudian masyarakat memberi tanggapan kok tidak ada pengumuman di media bahwa dia mantan narapidana, nah itu bisa disampaikan masyarakat di masa tanggapan, jadi di masa tanggapan masyarakat harap digunakan sebaik-baiknya," ucap dia.

Semua masukan dan tanggapan masyarakat atas calon sementara anggota legislatif, kata Suharti, ke depannya akan diklarifikasi kemudian pada partai politik peserta pemilu.

"Jadi hasil tanggapan itu akan diklarifikasikan ke partai politik. Setelah itu partai bisa melakukan respon semisal pergantian calon," tuturnya.

Saat ini, KPU Kota Bandung tengah melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan pada bakal calon anggota DPRD Kota Bandung yang berjumlah 861 orang dari 18 partai.

Selepas proses verifikasi, pada tanggal 6 sampai 11 Agustus 2023 mendatang masuk masa pencermatan Data Calon Sementara (DCS) oleh partai politik.

Setelah pencermatan DCS tersebut, proses dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan DCS pada 12-18 Agustus 2023, kemudian pengumuman DCS pada 19-23 Agustus 2023, yang dilanjutkan dengan masa masukan dan tanggapan masyarakat.

Setelah itu, akan dilakukan masa pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pasca masa masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS pada 14-20 September 2023.