Bogor (ANTARA News) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji akan memperbaiki peran Satgas Waspada Investasi untuk lebih meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap produk-produk investasi keuangan.

"Peran edukasi dan sosialisasi sangat penting bagi upaya preventif kerugian masyarakat akibat penipuan dengan berkedok investasi yang belakangan ini sering muncul," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam acara penandatanganan kerja sama edukasi dan perlindungan konsumen antara OJK dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Selasa.

Menurutnya, OJK sangat peduli dengan berbagai kasus investasi emas yang banyak merugikan masyarakat belakangan ini, yang diawali dengan janji imbalan yang sangat tinggi dan di luar batas kewajaran.

Satgas yang merupakan wadah koordinasi antara OJK dengan beberapa kementerian dan penegak hukum itu, akan diberdayakan untuk melakukan upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar menghindari penawaran-penawaran investasi yang tidak masuk akal.

Juga untuk melakukan upaya represif dengan melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang telah menipu dan merugikan masyarakat.

Peningkatan peran Satgas Waspada Investasi ini, lanjut Muliaman merupakan kepedulian OJK yang melihat masih rendahnya tingkat literasi dan akses masyarakat ke lembaga keuangan formal.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 2011 dan dipublikasikan dalam sebuah lembaga riset di tahun 2012 menunjukkan, bahwa akses masyarakat ke industri keuangan formal masih sangat minim.

Menurut penelitian tersebut, akses penduduk Indonesia ke lembaga keuangan formal hanya 20 persen dari total jumlah penduduk. Disamping itu, akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal hanya sebanyak 9 persen dari jumlah penduduk.

"Jika jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 diperkirakan sekitar 250 juta, sehingga berarti hanya 50 juta penduduk saja yang pernah berhubungan dengan lembaga keuangan formal, dan jumlah itu akan semakin lebih sedikit bila kita berbicara akses terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan," katanya.

Untuk itu, dalam waktu dekat OJK juga akan melakukan survei nasional untuk mengukur tingkat literasi masyarakat Indonesia, yang nantinya akan bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai tingkat literasi berdasarkan wilayah, gender, usia, dan tingkat pendidikan, sehingga dapat lebih mengarahkan program dan sasaran edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang ternyata minim tingkat literasinya.