Anas juga mengapresiasi dan terus mendorong kinerja BKN dalam memangkas proses bisnis layanan kepegawaian menjadi lebih simpel dan efisien.
Menurut dia, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian dikoordinasikan Kementerian PANRB kepada BKN sejak akhir tahun 2022 dan mulai diimplementasikan pada awal 2023.
"Ini sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi untuk terus menyederhanakan layanan di birokrasi kita. Kalau terkait layanan kepegawaian, ini ibarat pelanggan internal. Bagaimana kita bisa melayani pelanggan eksternal alias publik dengan baik kalau di dalam saja kita mau mengurus administrasi kepegawaian saja masih ribet," katanya.
Baca juga: Menteri PAN-RB minta BKN mereformulasi nilai ambang batas seleksi PPPK
Adapun layanan pindah instansi yang semula 11 tahap diringkas menjadi dua tahap saja. Kemudian, ada layanan perbaikan dan penetapan NIP yang dilakukan dengan dua tahap saja dari sebelumnya 11 tahap.
Baca juga: Wapres minta talenta birokrat dibekali visi antikorupsi
"Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian terus kita jalankan. Sebagian besar ASN yang mengurus layanan sudah merasakan manfaatnya. Bila misal ada yang terkendala, bisa dipastikan karena mungkin ada data mereka yang belum lengkap," pungkas Haryomo.
Haryomo menambahkan terkait pelayanan kepegawaian, BKN telah menerbitkan 898.000 pertimbangan teknis untuk berbagai urusan kepegawaian.
“Jadi kita sebenarnya telah terbitakan 898.000 pertimbangan teknis, tetapi instansi pemerintah asalnya belum menerbitkan SK ke pegawainya. Yang sudah dapat SK sekitar 508.000,” ujarnya.
Dia berharap instansi masing-masing pegawai segera menerbitkan SK sesuai apa yang diurus pegawainya.
Karena menurut dia, progresivitas di BKN memang juga harus diiringi percepatan penerbitan SK di masing-masing instansi sebagai pejabat pembina kepegawaiannya.