Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat menyatukan lokasi penyimpanan ​​​lokasi logistik Pemilu 2024 di setiap kecamatan untuk mempermudah koordinasi dan fokus kerja petugas penyelenggara pemilu.

"Saya tidak setuju memisah lokasi penyimpanan logistik pemilu. Lokasinya itu harus satu saja, biar mudah dikoordinasi," kata Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto kepada pers di Jakarta Barat, Senin.

Menurut Uus, kalau penyimpanan logistik pemilu ada di dua lokasi dikhawatirkan menyusahkan dikoordinasi. "Jadinya tidak efektif," katanya.

Baca juga: Bawaslu Jakbar ingatkan bacaleg tidak lakukan kampanye

Dia meminta pihak kecamatan termasuk
Kalideres untuk segera mengatasi kendala lokasi penyimpanan logistik pemilu.

"Di Kalideres kan itu tempat penyimpanan logistik pemilunya masih mencari yang pas, walaupun sudah ada satu kemarin, tapi itu masih kurang (kapasitas) ternyata," katanya.

Karena itu, kata dia, harus dicari lagi lokasi yang cukup kapasitasnya.

Uus mengatakan, pihak Kecamatan Kalideres telah menawarkan sebuah gedung sekolah di Kalideres dan sebagai cadangan gedung bulutangkis di Pegadungan.

"Dari dari pihak kecamatan (Kalideres) menawarkan sebuah gedung sekolah untuk mem-'backup' (cadangan) gedung bulutangkis yang di Pegadungan itu. Tetapi saya tidak setuju," ungkap Uus.

Baca juga: Bawaslu beri pendampingan ASN agar terhindar dari kegiatan politik

Pernyataan Uus tersebut untuk menindaklanjuti pemberitahuan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat, Endang Istianti mengenai kendala yang ditemukan di Kecamatan Kalideres terkait penyimpanan logistik pemilu.

"Untuk Kecamatan Kalideres itu ada gedung punya Pemda (DKI) yang sering digunakan masyarakat untuk olahraga bulutangkis di RW 15, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres," ungkapnya pada Rabu (19/7).

Namun, pihaknya masih menemukan kendala ruang pada gedung tersebut. Yakni kurangnya kapasitas gedung tersebut untuk menyimpan logistik pemilu di Kecamatan Kalideres.

Ia menuturkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta terkait penambahan ruang.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, FKDM Jakarta Barat diimbau netral