Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pimpinan lembaga negara menyebut politisi dan partisipasi rakyat sebagai syarat terwujudnya pemilihan umum 2014 yang aman, tertib dan lancar.

"Kita menyadari ada dua kelompok yang sangat penting untuk mewujudkan pemilihan umum yang aman, tertib dan lancar, yang pertama elit politik termasuk para politisi yang harus bisa memberi contoh dan kemudian ikut menjalankan kompetisi dengan sehat dan tidak melampaui kepatutannya. Sedangkan yang kedua adalah partisipasi dan dukungan masyarakat Indonesia," kata Presiden Yudhoyono, di Istana Negara, Jumat, seusai konsultasi tahunan para pimpinan lembaga negara.

Presiden menilai, selama ini rakyat Indonesia telah memiliki kesadaran politik yang baik dan ikut serta menyukseskan dua kali pemilihan umum langsung, 2004 dan 2009, yang aman dan damai.

Menurut Presiden, pemilihan umum 2004 dan 2009 dinyatakan sebagai pemilu yang adil dan demokratis oleh beberapa lembaga internasional. Oleh karena itu ia berharap adanya peningkatan proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum 2014.

"Di tengah kekurangan yang ada, beberapa hal harus diperbaiki lagi. Semoga pemilu 2014 bisa berjalan aman dan tertib," katanya.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa semua lembaga negara ikut bertanggung jawab pada persoalan negara, termasuk membangun tatanan demokrasi menjelang pemilu 2014.

"Setiap lembaga berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik menjelang pemilu, termasuk tidak melakukan intervensi antar-lembaga," katanya.

Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu, ujar Presiden, akan dijadikan masukan dan menjadi landasan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Semuanya memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk menyukseskan pemilu 2014. Semuanya positif dan konstruktif," katanya.

Ketujuh pimpinan lembaga yang hadir dalam pertemuan rutin itu adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Guzman, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo.

Sedangkan Presiden Yudhoyono didampingi oleh Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam.
(*)