Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan rencana penyederhanaan nominal mata uang rupiah atau redenominasi akan dilakukan ketika kondisi perekonomian nasional dalam keadaan stabil.

"Salah satu kunci redenominasi agar berhasil adalah ekonominya harus stabil dan kuat," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Agus mengatakan situasi perekonomian saat ini belum memadai untuk redenominasi, karena Indonesia sedang mewaspadai dampak krisis finansial di Amerika Serikat dan Eropa, serta masalah subsidi energi yang memberatkan anggaran negara.

"Kita sedang mewaspadai krisis global, isu subsidi BBM dan listrik yang masih belum tertangani, kita mau menyakinkan semua sudah di area yang sehat dan baik (terlebih dulu)," katanya.

Untuk saat ini, Agus menambahkan, pemerintah bersama DPR sedang mempertimbangkan waktu yang tepat untuk membahas RUU Redenominasi dan membicarakan implementasi teknis terkait kebijakan tersebut.

Menurut dia, walaupun nantinya pembahasan UU telah selesai, belum tentu pemerintah langsung menerapkan redenominasi di seluruh Indonesia, karena masyarakat harus sepenuhnya memahami tentang rencana ini.

"Kalau UU-nya jadi, yang paling diperhatikan pemerintah dan DPR adalah kapan ini akan mulai. Dan berapa lama akan dilakukan transisi agar masyarakat yakin dan tidak salah mengerti, ini bukan sanering. Ini akan kami tindaklanjuti dengan DPR," ujarnya.

Agus mengatakan masa transisi dari penggunaan mata uang lama ke mata uang baru hasil redenominasi sangat krusial, dan pemerintah menyadari upaya sosialisasi harus berjalan efektif agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat.

"Kita harus memperhitungkan masyarakat yang tersebar di belasan ribu pulau dan daerah tertinggal, itu semua tidak boleh salah mengerti dengan redenominasi. Kita sangat menyadari, ada negara yang berhasil dan ada negara yang tidak dalam hal ini," ujarnya.

Agus mengatakan proses redenominasi ini akan berdampak positif terhadap proses pelaporan akuntansi dan sistem transaksi, sehingga apabila berhasil dilaksanakan, sektor keuangan nasional makin terjaga dengan baik dan kredibel.

"Kita mesti menjaga sistem keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat atas sistem ini, namun kita tidak boleh tertekan untuk melakukan rencana padahal mungkin masyarakat belum siap," ujarnya. (*)