Bangkok (ANTARA) - Partai pemenang pemilu Thailand Move Forward pada Jumat mengumumkan memberi jalan bagi Partai Pheu Thai yang menduduki tempat kedua untuk membentuk pemerintahan, setelah pencalonan ketuanya menjadi perdana menteri dua kali digagalkan Senat yang didukung militer.

Partai Move Forward yang progresif dan Pheu Thai yang populis memiliki bagian terbesar dari kursi majelis rendah setelah mengalahkan pihak konservatif, saingan yang didukung tentara dalam pemilihan 14 Mei.

Kedua partai merupakan bagian dari aliansi delapan partai yang mendukung ketua Move Forward, seorang liberal berpendidikan Amerika Serikat Pita Limjaroenrat, sebagai perdana menteri, sebelum pihak konservatif dan para senator menjegalnya dalam pemungutan suara parlemen 13 Juli, dan sekali lagi menahan pencalonannya kembali enam hari kemudian.

Ambisi Pita untuk menjadi pemimpin Thailand juga tertahan oleh Mahkamah Konstitusi yang menerima dua kasus terhadap dirinya dalam waktu sepekan, termasuk penundaan sementara sebagai anggota parlemen atas tuduhan pelanggaran aturan pemilihan.

Tuduhan tersebut telah disangkal Pita.

"Sangat jelas bahwa pasukan konservatif - dari politisi, monopoli bisnis dan institusi - mereka tidak akan membiarkan Move Forward menjadi pemerintah," kata sekretaris partai Chaithawat Tulathon dalam konferensi pers.

"Isu penting hari ini bukanlah jika Pita dapat menjadi perdana menteri, melainkan mengembalikan demokrasi kepada Thailand ... kami akan memberikan kesempatan bagi negara ini dan memberi jalan bagi partai di posisi kedua untuk membentuk pemerintah," lanjutnya.

Pita pada Selasa mengatakan kepada Reuters bahwa ia mencurigai adanya hambatan "yang telah direncanakan sebelumnya".

Move Forward dan Pheu Thai secara berurutan memperoleh 151 kursi dan 141 kursi dari 500 kursi di majelis rendah, tetapi aliansi mereka membutuhkan dukungan lebih dari separuh majelis gabungan, termasuk 294 anggota Senat yang ditunjuk oleh militer setelah kudeta 2014.

Para anggota Senat itu kompak dalam memilih untuk melindungi kepentingan kekuatan kemapanan.

Agenda ambisius Move Forward untuk mengakhiri monopoli bisnis dan mereformasi militer serta hukum keras yang melindungi monarki dari kritik publik, merupakan tantangan bagi kaum konservatif dan kalangan elite lawas yang kaya, yang selama beberapa dekade memiliki pengaruh atas politik Thailand.

Chaithanwat mengatakan anggota parlemen saingan menggunakan usulan Move Forward untuk mengubah pasal 112 hukum pidana, yang melarang menghina raja, sebagai dalih mengingkari keinginan rakyat.

"Mereka menggunakan pasal 112 sebagai alasan dan menggunakan kesetiaan (kepada monarki) untuk mempertentangkan keinginan rakyat," katanya.

Partai Pheu Thai, yang dibangun oleh raksasa politik dari keluarga miliarder Shinawatra dan partai paling dominan Thailand selama dua dekade, diperkirakan akan mencalonkan pengusaha real estat dan politikus pendatang baru Srettha Thavisin sebagai perdana menteri untuk pemungutan suara pada 27 Juli.

Pheu Thai menghadapi rintangan yang sama dengan Move Forward, dan memiliki sejarah pahitnya sendiri dengan militer, yang pernah menggulingkan serta mengajukan gugatan pidana sehingga memaksa dua perdana menteri yang merupakan kakak adik-Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra-mengasingkan diri.

Baca juga: Pemimpin liberal nan ambisius sementara gagal pimpin Thailand
Baca juga: Thailand kembali diintai krisis politik

Sumber: Reuters