Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil merealisasikan belanja daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2022 sebesar 84,17 persen atau Rp64,38 triliun dari target Rp76,48 triliun. "Kami berhasil merealisasikan 84,17 persen dari target Rp76,48 triliun," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketika menyampaikan pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Heru menjabarkan komponen dalam belanja daerah tahun anggaran 2022 itu di antaranya yaitu belanja operasi yang terealisasi Rp55,55 triliun atau 94,18 persen dari anggaran Rp58,97 triliun.

Dengan rincian belanja pegawai Rp17,70 triliun atau 94,99 persen dari anggaran Rp18,63 triliun, lalu belanja barang dan jasa Rp23,61 triliun atau 94,18 persen dari anggaran Rp25,07 triliun.

Lalu belanja bunga Rp270,63 miliar atau 34,28 persen dari anggaran Rp789,54 miliar, belanja subsidi Rp6,27 triliun atau 95,96 persen dari anggaran Rp6,54 triliun, dan belanja hibah Rp2,63 triliun atau 93,76 persen dari anggaran Rp2,81 triliun.

Kemudian belanja bantuan sosial Rp5,03 triliun atau 98,44 persen dari anggaran Rp5,11 triliun, belanja modal yang terealisasi Rp8,80 triliun atau 81,55 persen dari anggaran Rp10,80 triliun, dan belanja tidak terduga terealisasi Rp29,97 miliar atau 0,45 persen dari anggaran Rp6,71 triliun.

"Belanja daerah diantaranya digunakan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp22,99 miliar, yaitu untuk bidang kesehatan sebesar Rp2,5 miliar dan bidang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) sebesar Rp20,40 miliar," ucap Heru.

Dan untuk belanja bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya yang terealisasi Rp484,76 miliar atau 100 persen dari anggaran.

Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk pelaksanaan program prioritas, salah satunya program pengelolaan pendidikan dengan anggaran Rp7,91 triliun yang terealisasi Rp7,60 triliun atau 96,10 persen dan program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dari anggaran Rp3,19 triliun terealisasi Rp3,02 triliun atau 94,67 persen.

Program penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari anggaran Rp6,08 triliun terealisasi Rp5,73 triliun atau 94,19 persen dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan anggaran sebesar Rp32,51 miliar dan terealisasi sebesar Rp31,19 miliar atau 95,94 persen.

Berikutnya, Heru menjelaskan realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp10,70 triliun, yang di antaranya berasal dari sisa lebih perhitungan APBD Tahun Anggaran 2021.

Lalu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4,52 triliun yang digunakan untuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda PAL Jaya, dan PT MRT Jakarta.

"Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dijelaskan, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp8,60 triliun," ucap Heru.

Baca juga: DKI berhasil realisasikan pendapatan daerah 86,5 persen pada 2022
Baca juga: Legislator DKI minta Pemprov bagi kata sandi untuk akses E-budgeting
Baca juga: DKI percepat pendataan 80 ribu warga usia 17 tahun jelang Pemilu 2024