Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharly menilai Ibu Negara Ani Yudhoyono lebih pantas menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 daripada tampil sebagai calon ketua umum partai itu.

"Saya lebih setuju Ibu Ani maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 daripada maju sebagai calon ketua umum pada forum kongres luar biasa (KLB)," kata Melani Leimena Suharly di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Melani, nama Ani Yudhoyono pernah disebut-sebut sebagai calon presiden dan mendapat respons positif dari publik, sementara Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB tidak boleh menjadi calon presiden.

Ia juga mengusulkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk tidak mengusung Ani Yudhoyono sebagai calon ketua umum.

Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono sudah memastikan tidak akan maju sebagai calon ketua umum.

"Mas Ibas sudah berkomitmen akan berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai sekjen hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2015," katanya.

Melani juga mengusulkan agar pemilihan ketua umum pada KLB dilakukan secara aklamasi yang disepekati oleh seluruh peserta kongres.

Menurut dia, penggantian ketua umum sasarannya untuk meningkatkan elektabilitas partai yang sebelumnya terus menurun.

"Agar elektabilitas partai naik, pemilihan ketua umumnya melalui mekanisme aklamasi," katanya.

Ia menjelaskan, jika pemilihan ketua umum dilakukan secara terbuka dan dipilih melalui mekanisme voting, akan terjadi kontestasi terbuka sehingga mungkin saja terjadi polemik opini.

Kalau hal itu sampai terjadi, menurut dia, sulit untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat karena munculnya opini pro dan kontra.

"Melalui mekanisme aklamasi, dipilih seorang tokoh yang bisa diterima oleh para kader," katanya.

Menurut dia, melalui mekanisme aklamasi maka akan terjadi musyawarah mufakat terhadap dari seluruh peserta KLB terhadap figur yang dipilih.

Ketua Umum Partai Demokrat yang dipilih, menurut dia, harus mampu meningkatkan elektabilitas partai dan diterima semua kader.

"Figur yang terpilih sebagai ketua umum, siapa pun dia, maka harus rela meninggalkan jabatan lamanya untuk berkonsentrasi memimpin partai," katanya. (R024/D007)