Ambon (ANTARA) - Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku investasi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan dalam upaya distribusi tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan Provinsi Maluku dengan 11 kabupaten/kota berbentuk kepulauan tersebuy membutuhkan penanganan khusus untuk distribusi tenaga kesehatan.

"Tadi kita telah mendengar terkait persoalan kesehatan, dimana Dinas Kesehatan Maluku mengeluhkan salah satunya terkait distribusi tenaga kesehatan di pulau-pulau sulit sekali," katanya pada kunjungan kerja Komisi IX di Kota Ambon, Jumat.

Menurutnya, banyak hal yang dapat dilakukan terkait distribusi tenaga kesehatan. Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan alokasi untuk beasiswa tenaga kesehatan.

"Kita mendorong dari putra daerah Maluku untuk memanfaatkan beasiswa, sehingga ketika selesai pendidikan mereka yang akan kembali mengabdi di Maluku," kata Nihayatul Wafiroh.

Baca juga: DPR: Persentase "mandatory spending" penting untuk kendali wabah

Ia mengakui mengambil tenaga kesehatan dari luar daerah Maluku tentu sangat sulit untuk bisa mengabdi di wilayah kepulauan, seperti Pulau Seram, Buru, Maluku Barat Daya, dan pulau lainnya.

"Yang bisa kita lakukan adalah memilih putra daerah untuk bisa bersekolah dan menjadi investasi SDM, beda dengan investasi lainnya karena investasi SDM tidak kelihatan mata," katanya.

Selain itu, lanjut dia, masalah gugus pulau di Maluku menjadi catatan sekaligus pekerjaan rumah bagi Komisi IX DPR RI.

Provinsi Maluku dengan kondisi geografis yang berwujud gugus pulau menjadi tantangan bagi pelayanan kesehatan, termasuk terkait biaya transportasi yang tinggi, distribusi logistik yang tidak merata, serta kondisi alam yang tidak mendukung.

Baca juga: Tingkat kepesertaan JKN-KIS di Maluku mencapai 94,62 persen
Baca juga: Komisi IX DPR RI perjuangkan aspirasi Provinsi PBD dibidang kesehatan