Beijing (ANTARA News) - Parlemen China segera menetapkan susunan kabinet baru China lewat pemungutan suara Sabtu ini setelah sebelumnya menetapkan Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri yang baru.

Nama-nama calon menteri yang akan duduk dalam pemerintahan baru ini sebelumnya telah diajukan Perdana Menteri China Li Keqiang dan akan ditetapkan dalam Kongres ke-12 Rakyat Nasional China yang berfungsi sebagai dewan legislatif China.

Dalam sidang tahunan yang digelar di Balai Agung Rakyat itu, juga akan ditetapkan wakil perdana menteri, dewan negara, sekjen dewan negara, kabinet, gubernur bank sentral, dan kepala auditor.

Akan ditetapkan pula pimpinan dan anggota Komite khusus legislatif itu diajukan komite pusat Partai Komunis China.

Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang menghadapi tantangan berat mengingat China juga tidak terlepas dari krisis ekonomi global.


Di dalam negeri Xi juga menghadapi masalah tak kalah pelik yakni tingginya harga perumahan, pendidikan, layanan kesehatan dan lingkungan hidup.

Kongres legislatif China yang dimulai sejak Selasa lalu membahas sejumlah isu tersebut, termasuk perampingan kabinet dari 27 kementerian menjadi 25 kementerian, untuk menjamin efektifvitas jalannya pemerintahan termasuk untuk menekan korupsi.

Xi telah berjanji untuk melestarikan supremasi partai, meningkatkan mata pencaharian, menerapkan reformasi ekonomi dan menindak tegas koruptor.

Pengamat Huang Youyi mengatakan tantangan yang dihadapi Xi tidaklah kecil, seperti harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif ditengah krisis ekonomi global.

"China harus tetap menjadi kekuatan ekonomi dunia kedua terbesar di tengah krisis global. Selain itu, persoalan di dalam negeri, termasuk pemberantasan korupsi juga sangat penting," katanya.

Mengenai diplomasi intrenasional, pemerintaha baru China hendaknya terus mengamankan dan menjaga kedaulatannya dengan cara damai.

"Stabilitas dan perdamaian di kawasan sangat penting untuk melakukan pembangunan nasional, tidak saja bagi China tetapi juga negara-negara lain di kawasan," katanya.

Pengamat dari Universitas Tshinghua Sun Zhe mengatakan pemerintahan baru menghadapi tantangan cukup berat, diantaranya harus mengelola segala persolaan dalam negeri yang dapat mengancam stabilitas.