Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengajak aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Demak agar dapat menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan birokrasi di wilayahnya.
"Perlu skala prioritas karena tidak mungkin mengerjakan semuanya yang didengar, yang diinginkan, dan yang diharapkan oleh orang sekaligus. Jadi, bupati, wakil bupati, dan kepala dinas harus bisa menentukan skala prioritas. Ini penting karena untuk mewujudkan birokrasi berdampak," ungkap Anas dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, semua pihak harus dapat menyusun skala prioritas terkait dengan yang harus dikerjakan. Dengan skala prioritas, menjadi pemantik semangat bagi ASN untuk bekerja dalam mencapai target yang telah ditentukan.
Mantan Bupati Banyuwangi itu juga kembali menyampaikan arahan Presiden terkait dengan reformasi birokrasi tersebut. Pertama, birokrasi harus dapat memberikan dampak. Kedua, birokrasi bukan lagi hanya sekadar tumpukan kertas.

Arahan ketiga, birokrasi harus dapat bergerak lincah dan cepat. Untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut, Kemenpan RB juga telah menyusun reformasi birokrasi tematik.

Adapun empat area fokus utama RB Tematik, yakni pengentasan masyarakat dari kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden.
Oleh karena itu, sekarang birokrasi tidak lagi tumpukan kertas. Saat ini pemerintah mendorong birokrasi berdampak agar kerja birokrasi dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas.

"Bupati harus mengubah strategi kerja kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Arahan Presiden terkait dengan reformasi birokrasi akan kencang larinya kalau digitalisasinya jalan. Tidak perlu lagi satu aplikasi untuk satu inovasi," ungkap mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini.

Hal lainnya yang menjadi prioritas adalah mal pelayanan publik (MPP). Di Kabupaten Demak telah hadir MPP Hybrid Kota Wali yang telah diresmikan pada bulan Februari lalu.

Menteri Anas mendorong agar MPP Kabupaten Demak dapat bertransformasi menjadi MPP digital dengan memastikan keterhubungan internet hingga ke desa serta keberlangsungan budaya digital sudah berjalan dan ketersediaan SDM digitalnya.
Anas juga mengingatkan bahwa ASN dan birokrasi ibarat engine for development (mesin untuk pembangunan).

"Birokrasi itu engine-nya. Mobil ini akan berjalan kencang kalau engine-nya bagus. mobil sebagus apa pun kalau engine tidak bagus, tidak bisa berjalan kencang. Baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan," pungkas Menteri Anas.

Baca juga: Menpan RB sebut pertukaran data sebagai transformasi digital nasional
Baca juga: Azwar Anas minta K/L tak anggarkan belanja aplikasi tanpa izin
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan bahwa Kabupaten Demak telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini untuk memperbaiki sistem manajemen dalam administrasi pemerintahan di Kabupaten Demak.

Salah satu yang dilakukan oleh Kabupaten Demak adalah membangun tata kelola manajemen ASN yang dimulai dari rekrutmen dan seleksi yang transparan hingga pengembangan kapasitas ASN.

Selain itu, juga dilakukan pembangunan dan penggunaan teknologi informasi, terutama dalam tata kelola manajemen ASN Kabupaten Demak.
"Penerapan teknologi informasi ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan tata kelola manajemen ASN, yang tentunya berdampak positif pada kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Eisti’anah.

Ia pun bersyukur atas kehadiran Menpan RB di Kabupaten Demak dalam rangka mengajar ASN ini.

"Apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB di hadapan Pemkab Demak merupakan emas bagi kami. Kami juga berharap apa yang telah disampaikan dapat membantu permasalahan serta membawa keberkahan dan kebaikan bagi Kabupaten Demak," katanya.