Pekanbaru (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dan BKKBN Perwakilan Riau bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Rokan Hulu melakukan evaluasi percepatan penurunan stunting di wilayah pesisir, perbatasan dan rawan pangan.

"Evaluasi perlu sebab perjalanan menuju tahun 2024 hanya menyisakan beberapa bulan lagi dan hal penting yang harus dicapai adalah penurunan stunting yang harus mencapai target 14 persen itu. Karena itu dalam pertemuan ini perlu membahas terkait kawasan rawan pangan," kata Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI, dr. Irma Ardiana, MAPS dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat.

Ia mengatakan, tim monev (monitoring dan evaluasi) sudah menyusun indikator dengan harapan bisa mengupas tuntas lima dari tujuh indikator yang dibahas tertuang dalam Perpres No. 72 Ttahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan lain sesuai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Pakar dari UNHAS Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc, Sp, GK mengatakan untuk mengentaskan stunting, upaya yang dilakukan fokus pada balita juga calon pengantin.

Ia menekankan, bahwa untuk mencegah munculnya kasus stunting baru dan menuju zero stunting harus menggiatkan upaya persiapan calon pengantin, ibu hamil dan bayi umur dua tahun (baduta) sebagai upaya pencegahan stunting dari Hulu," katanya.

"Kita harus memastikan calon pengantin tidak mengalami anemia sebelum menikah serta bekerja sama dengan Kemenag RI dan dinas kesehatan dalam membekali pengetahun bagi calon ibu, sebab sesuai data 18,5 persen anak Indonesia dinyatakan sudah stunting sebelum lahir," katanya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia mengapresiasi tim monev, peserta kegiatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kabupaten Rokan Hulu yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

"Semoga melalui sinergi dan kolaborasi yang terjalin lewat pertemuan ini akan berpengaruh pada percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu sehingga target 14 persen di tahun 2024 seperti yang diamanatkan Presiden RI bisa tercapai," katanya.

Bupati Rokan Hulu H. Sukiman meyatakan stuntiung di Rohul berada 22 persen akan tetapi melalui egenda evaluasi ini bisa mendongkrak upaya percepatan penurunan stunting di Rohul.

"Kita bersyukur Rohul menjadi sampel evaluasi dari 415 kabupaten dan 98 kota se-Indonesia semoga dengan kunjungan tim monev ini bisa mendapatkan solusi dari berbagai kendala dihadapi Rohul," kata Sekretaris Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Febry Ferika.

Baca juga: BKKBN-APTISI kolaborasi penanganan stunting di Kalimantan Tengah
Baca juga: Penderita stunting di Kabupaten Kupang tersisa 4.899 anak
Baca juga: Bangka Tengah optimalkan peran Pokjanal Posyandu cegah stunting