Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi membahas kerja sama ekonomi dan isu-isu kawasan dalam pertemuan bilateral kedua negara di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Kamis.

Pada bidang ekonomi, kedua menlu bersepakat untuk mendorong percepatan negosiasi amandemen Protokol Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA), yang diharapkan dapat diselesaikan pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September mendatang, menurut keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI.

IJEP adalah kesepakatan mengenai kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang berlandaskan prinsip-prinsip Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA).

Isu-isu kawasan yang dibahas antara lain situasi Laut China Selatan, krisis Myanmar, dan masalah nuklir dan rudal Korea Utara.

Mengenai situasi di Laut China Selatan, Retno menyampaikan posisi Indonesia yang selalu menjunjung hukum internasional UNCLOS 1982.

Tentang krisis Myanmar, Retno mengatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia telah melakukan pendekatan yang sangat intensif dan ekstensif dengan berbagai pihak di Myanmar selama tujuh bulan keketuaannya.

Sementara itu, Hayashi menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pendekatan Indonesia dalam menangani isu Myanmar. Jepang mendukung implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN untuk menangani krisis tersebut, menurut keterangan Kedutaan Besar Jepang.

Hayashi juga mengatakan bahwa Jepang akan mendorong upaya Indonesia untuk mengarusutamakan Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (AOIP) demi mempertahankan dan menguatkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum.

Dia juga menyampaikan keinginannya untuk mendorong kerja sama di berbagai bidang, antara lain kerja sama maritim, peningkatan penegakan hukum maritim, dan kerja sama terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca juga: Inggris tegaskan komitmen pada Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik
Baca juga: Menlu Retno dorong pemajuan kerja sama inklusif ASEAN-EU