Menurutnya, Hasan memiliki latar belakang dan pengalaman yang sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya di industri keuangan.
"Dengan adanya komisioner OJK yang baru, kami berharap investasi aset kripto dapat menjadi lebih inklusif dan mencakup seluruh lapisan masyarakat," ujar Yudho dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2023-2028.
Dalam konteks UU P2SK, OJK akan mengawasi sektor keuangan secara menyeluruh mulai dari perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, financial technology (fintech), transaksi kripto, hingga koperasi.
Terkait aktivitas transaksi kripto, Yudho menjelaskan telah disepakati pemindahan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.
Dengan demikian, dirinya menjelaskan OJK memiliki peran yang semakin penting. Peran ini juga melibatkan penambahan fungsi-fungsi baru di OJK, termasuk pengawasan terhadap industri baru yang berkembang, seperti fintech dan transaksi aset keuangan digital yang termasuk kripto di dalamnya.
"Tujuan pengawasan ini untuk memastikan bahwa perkembangan industri tersebut memberikan manfaat yang nyata dan tidak menimbulkan risiko baru bagi perekonomian," ujar dia pula.
Pemerintah optimis perdagangan aset kripto akan semakin berkembang. Melalui UU P2SK, diharapkan koordinasi dan penguatan peran kementerian dan lembaga terkait dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto menjadi lebih baik.
Baca juga: Tokocrypto prediksi harga Bitcoin capai 34.000 dolar AS di bulan ini
Baca juga: Tokocrypto: Data inflasi AS kejutan "bullish" pasar kripto dan Bitcoin